Pagar Laut Sepanjang 30 KM Disegel, Nelayan Setempat Tanggung Kerugian Besar

Kronologi Munculnya Pagar Laut Misterius

Pagar laut pertama kali terdeteksi pada Agustus 2024 di kawasan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, dengan panjang awal sekitar 7 kilometer. Pada waktu itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memberikan peringatan kepada pihak-pihak terkait untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Sayangnya, peringatan tersebut tidak diindahkan, dan panjang pagar terus meningkat. Hingga Januari 2025, panjang pagar telah mencapai 30,16 kilometer, mengelilingi area laut yang merupakan sumber kehidupan bagi ribuan nelayan. Pemagaran dilakukan dengan menggunakan bahan bambu, paranet, dan pemberat pasir yang ditancapkan dengan kuat di dasar laut. Kegiatan ini diduga berlangsung saat petugas pengawas tidak waspada, sehingga sulit untuk terdeteksi pada awalnya.

Setelah mengamati situasi yang semakin mengkhawatirkan, KKP akhirnya mengambil tindakan dengan menyegel pagar tersebut dan memberikan batas waktu kepada pelaku untuk membongkar struktur itu secara mandiri. Jika tidak ada tindakan dari pelaku, pemerintah akan melakukan pembongkaran secara paksa.

"Temuan sudah sejak Agustus, saat itu panjangnya baru 7 Kilometer. Sudah diberi peringatan untuk menghentikan kegiatan," ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, sebagaimana dilansir oleh Liputan6 News.

Dampak Pemagaran Laut bagi Nelayan Tradisional

Keberadaan pagar laut telah mengakibatkan kesulitan yang signifikan bagi sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya ikan di daerah tersebut. Para nelayan tradisional kini terpaksa melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan, yang pada gilirannya meningkatkan biaya operasional serta waktu yang mereka habiskan di laut.

Penurunan hasil tangkapan menjadi salah satu masalah utama, karena akses ke wilayah perairan yang kaya akan sumber daya laut kini terbatas. Banyak nelayan mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan keluarga mereka akibat dampak dari pemagaran ini.

Di samping itu, pembudidaya ikan juga merasakan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama mereka yang bergantung pada aliran air laut untuk menjaga ekosistem tambak. Pemagaran ini mengganggu aliran air yang esensial, sehingga berdampak negatif pada kualitas hasil budidaya mereka.

"Lakukan penyegelan, hadir KKP di situ, jadi tindakan tegas dan terukur harus dilaksanakan," kata Pung, dilansir dari ANTARA.

Pelanggaran Hukum dalam Pemagaran Laut

Pemagaran laut yang mencapai panjang 30 kilometer ini dianggap melanggar sejumlah regulasi penting, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Laut.

Laut seharusnya dikelola sebagai sumber daya publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, seorang pengamat maritim, tindakan ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di kawasan pesisir.

Ia menekankan pentingnya akses laut bagi semua pihak, terutama bagi nelayan tradisional yang sangat bergantung pada sumber daya tersebut. Selain melanggar hukum yang ada, tindakan ini juga menunjukkan adanya konflik antara kepentingan publik dan privat, yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial di kalangan masyarakat pesisir.

"Laut adalah sumber daya publik yang harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Pemagaran ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip tersebut," ujar Marcellus Hakeng, mengutip Liputan6 Bisnis.

Dampak Ekologis Pemagaran Laut

Dari perspektif ekologi, penggunaan bambu dan paranet untuk pemagaran laut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Struktur pemagaran ini menghambat aliran air laut yang sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem pesisir, termasuk terumbu karang dan mangrove.

Kerusakan habitat laut yang diakibatkan oleh pemagaran ini mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati di area tersebut. Selain itu, gangguan ini juga berpengaruh terhadap populasi ikan yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir.

Dengan demikian, pemagaran ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem laut yang berperan sebagai penyangga alami terhadap abrasi dan bencana alam lainnya di wilayah pesisir.

Solusi dan Tindakan Selanjutnya

Untuk menangani isu ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan tindakan penyegelan serta memberikan peringatan tegas kepada para pelaku pemagaran. Namun, tindakan ini perlu disertai dengan penegakan hukum yang konsisten agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Pentingnya pengawasan di kawasan pesisir harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya menjaga akses publik ke laut juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Di samping itu, rehabilitasi lingkungan menjadi prioritas utama untuk memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan akibat pemagaran ini. Pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan sangat penting agar sumber daya laut tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Apa pengaruh pagar laut terhadap para nelayan?

Pagar laut yang dibangun menghalangi nelayan untuk mengakses area perairan tertentu, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan biaya operasional.

Mengapa pagar laut yang ada di Tangerang dianggap melanggar hukum?

Pemasangan pagar laut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan yang mengatur tentang tata ruang laut.

Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah pemagaran laut?

Langkah-langkah yang perlu diambil mencakup penegakan hukum yang lebih tegas, rehabilitasi terhadap ekosistem yang rusak, serta peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.