Panglima soal Anggota TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah: Aturannya Sedang Kami Pelajari
Penunjukan Brigjen TNI Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat memicu polemik. Perdebatan muncul karena Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng) ini masih berstatus perwira tinggi aktif.
Penunjukan Brigjen TNI Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat memicu polemik. Perdebatan muncul karena Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng) ini masih berstatus perwira tinggi aktif.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun angkat bicara mengenai kontroversi itu. Andika menyebut penunjukan Chandra sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat merupakan keputusan pemerintah.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Siapa sosok di balik berdirinya Badan Intelijen Negara (BIN)? Zulkifli Lubis ialah sosok di balik terbentuknya Badan Intelijen Negara (BIN). Zulkifli Lubis memiliki peran penting dan menjadi dalang dibalik berdirinya Badan Intelijen Negara (BIN) di Indonesia.
-
Di mana pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara berada? Saat dipimpin Purnawarman, pusat pemerintahannya terletak di antara Kecamatan Tugu, Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
-
Apa jabatan Basaria Panjaitan di KPK? Melansir dari merdeka.com, Basaria diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Andika menerangkan, pihaknya masih menelaah aturan yang ada mengenai TNI aktif yang menjabat sebagai Pj kepala daerah. "Itu kan keputusan pemerintah. Saya sendiri nanti akan melihat (aturannya). Aturannya sedang kami pelajari. Tim hukum dari TNI sedang mempelajarinya," kata Andika di kampus UGM, Yogyakarta, Rabu (25/5).
Kepercayaan Pemerintah
"Penugasan ini juga tetap nantinya memenuhi legalitas, tapi juga memenuhi kepercayaan pemerintah yang diberikan pada salah satu perwira kami," sambung Andika.
Meskipun akan melakukan kajian hukum terkait penugasan TNI aktif menjadi Pj kepala daerah, Andika menyebut penunjukan ini merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah.
"Tapi jelas kalau ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Kami siap mendukung walaupun kami juga akan mengikuti aturannya," tegas Andika.
(mdk/yan)