Pansus targetkan pembahasan revisi UU Terorisme selesai tahun ini

Revisi yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober ini masih menemui tarik ulur, termasuk mengenai definisi terorisme dan juga pelibatan TNI dalam menangani aksi teror.

Pansus UU Terorisme akan percepat pembahasan pasal yang saat ini sedang berlangsung. Diharapkan revisi Undang-undang tersebut rampung pada tahun ini.

"Iya lah kita ingin dipercepat penyelesaian RUU itu, mudah-mudahan tahun ini kelar dibahas," kata Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Supiadin Aries Saputra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).

Supiadin membantah pernyataan yang menyebutkan kepolisian tidak dapat melakukan tindakan preventif karena tak memiliki payung hukum. Menurutnya, Polisi dapat menindak melalui aturan hukum yang berlaku di KUHP dalam rangka menangani kasus terorisme.

"Di KUHP tentang pasal dalam rangka pencegahan kejahatan terorisme, sudah jelas isinya polisi bisa menindak, itu sudah ada," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto pada Kamis (29/6) mengatakan, selama ini kepolisian tidak bisa secara langsung menangani permasalahan tersebut karena tidak adanya payung hukum yang menjadi acuan petugas dalam mengambil upaya pencegahan.

"Kami melakukan upaya preventif strike. Jadi serangan untuk mencegah. Begitu kami dapat informasi dan ada alat bukti yang meski minim kita lakukan tindakan sesuai hukum. Tidak melanggar hukum atau HAM," ujar Setyo.

Ke depan, RUU tersebut diharapkan bisa menjadi solusi dalam upaya pencegahan aksi terorisme. "Kita harapkan dalam RUU nanti itu akan muncul di mana upaya preventif," kata Setyo.

Seperti diketahui, Pembahasan revisi UU Terorisme disebut sudah mencapai 60 persen dari total daftar inventaris masalah (DIM).

Revisi yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober ini masih menemui tarik ulur, termasuk mengenai definisi terorisme dan juga pelibatan TNI dalam menangani aksi teror.

"Kita ini kendalanya waktu, pansus itu punya waktu Rabu dan Kamis sementara kegiatan komisi Senin dan Kamis, sedangkan kita ini gabungan komisi satu dan komisi tiga, jadi kalau komisi ada rapat penting ya jadi kosong (rapat pansus)," tutur Supiadin.

Politisi Partai Nasdem itu juga menjelaskan bahwa penyelesaian RUU terorisme tinggal membahas lima pasal lagi. Namun, menurutnya penjelasan pasal tersebut yang harus diselesaikan secara rinci.

"Kira-kira tinggal 5 pasal lagi, tetapi penjelasannya itu yang panjang dan harus dibahas secara rinci, kita harapkan tahun ini selesai," pungkasnya.

Baca juga:
Anggota Pansus Revisi UU Terorisme: Pelibatan TNI jangan menabrak UU
Wiranto desak DPR segera sahkan revisi UU Terorisme
Tak ada dasar hukum, Polri tidak bisa tindak WNI bertempur di Suriah
Jaksa Agung sebut UU Terorisme saat ini seperti pemadam kebakaran
Jokowi minta revisi UU Terorisme dipercepat, ini respon ketua Pansus