Parahnya kelakuan pekerja asal China di Indonesia

Masuk markas TNI AU

Cara Irit Pererat Pertemanan dengan Jalan-JalanMerdeka.com - Tujuh pegawai kereta cepat dibekuk petugas Pertananan Pangkalan (Hanlan) saat melakukan pengeboran di sekitar Lanud Halim Perdanakusuma. Lima di antaranya merupakan warga negara (WN) China, sisanya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Penangkapan bermula saat Seksi Hanlan menerima laporan intelijen Nomor R/LI/15/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang menemukan adanya aktivitas ilegal di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma. Dari pantauan petugas, mayoritas pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut adalah WN China.

Setelah mendapatkan laporan, Seksi Pertahanan Pangkalan langsung menggelar patroli dan menemukan ketujuh pekerja tersebut sedang melakukan pengeboran di Cipinang Melayu dekat jalan Tol Jakarta-Cikampek. Setelah dilakukan pemeriksaan sementara, ternyata kelima WN China tersebut tidak mampu menunjukkan indentitas resmi dan paspor.

"Sekitar Pukul 10.00 WIB kelima WNA China dan dua WNI tersebut diamankan di kantor Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma untuk dimintai keterangan," ujar Danlanud Kolonel Pnb Sri Mulyo Handoko di Jakarta, Rabu (27/4).

Dari tangan mereka, petugas menyita beberapa barang bukti, di antaranya pipa besi sebanyak 14 buah, pipa peralon 3 buah, peralatan pengeboran, selang dan kabel-kabel, mesin diesel, peralatan las dan jerigen berisi solar yang masing-masing berjumlah 1 buah.

Dalam pemeriksaan, mereka mengaku sebagai karyawan PT Geo Central Mining yang beralamat di Pantai Indah Kapuk, Bukit Golf, Jakarta Utara. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (WIKA) untuk melaksanakan proyek kereta cepat, sedangkan dua WNI merupakan karyawan lepas.

Mereka mengaku telah melaksanakan pengeboran sejak 22 April lalu untuk mendapatkan sampel komposisi tanah yang akan digunakan pemasangan beton penyangga rel kereta. Mereka masuk ke kompleks militer melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan menerobos pagar secara diam-diam.

"Yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui bahwa tanah tersebut berada di kawasan militer Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma karena letaknya yang berbatasan dengan jalan tol," jelas Handoko.

Dari informasi yang didapatkan dari PT WIKA, perusahaan pelat merah itu mengakui belum berkoordinasi dengan perusahaan penambangan tersebut soal survei pengeboran tanah di wilayah yang belum berizin. Para pekerja juga tidak mendapatkan penjelasan langsung dari perusahaannya saat melaksanakan mengebor tanah.

Dari pemeriksaan mendalam, TNI AU menyatakan aktivitas pengeboran tersebut merupakan pelanggaran hukum karena tidak mendapatkan izin. Para pekerja asing juga tidak melengkapi diri dengan identitas maupun paspor.

Buang air sembarangan

Buruh asal China yang dipekerjakan buat membangun pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Mereka dikontrak oleh perusahaan PT Cemendo Gemilang dengan PT Cinoma dan PT CHI. Tetapi karena perilaku mereka itu, warga sekitar mengeluh.

"Kami menerima laporan mereka tenaga kerja asing (TKA) asal China mereka buang air besar (BAB) di sembarangan tempat, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Terlebih saat ini memasuki musim kemarau," kata Ketua LSM Banten, Pamungkas, di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, seperti dilansir dari Antara, Selasa (23/6).

Pamungkas mengatakan, perusahaan mempekerjakan buruh asal China itu seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pekerja. Dia meminta atasan mereka bisa memberitahu anak buahnya supaya jangan sampai melakukan perbuatan jorok dan bisa mencemari lingkungan sekitar. Sebab menurut dia, bila mereka buang air besar di sembarang tempat, dapat menimbulkan penyakit menular dan berbahaya bagi masyarakat setempat. Hal itu dikarenakan tinja mereka bisa menyebarkan bakteri penyebab diare apabila terbawa melalui lalat.

"Kami minta perusahaan yang mempekerjakan warga Tiongkok itu dapat memberikan teguran atau tindakan terhadap mereka yang berperilaku jorok," ujar Pamungkas.

Pamungkas mengatakan, para pekerja asing membangun kawasan pabrik semen Merah Putih itu dipastikan berpendidikan sangat rendah. Sebab mereka tidak bisa membaca dan menulis. Mereka juga tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia. Karena itu, dia mendesak kepolisian dan Imigrasi melakukan pengawasan dan pemantauan lantaran diduga mereka masuk ke Indonesia secara ilegal.

"Jika mereka tidak dilengkapi dengan izin usaha dan dokumen lainnya, di antaranya paspor, maka harus dikembalikan ke negara asalnya," ucap Pamungkas.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Lebak, Edi Moedjarto mengatakan, saat ini jumlah warga China bekerja di pabrik semen di Kecamatan Bayah tercatat mencapai 799 orang. Sejauh ini, kata dia, mereka memiliki izin bekerja diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kepolisian RI.

Namun, Edi belum mengetahui secara pasti apakah masa berlaku tinggal para buruh China itu sudah habis atau belum. Sebab, jika melebihi satu tahun, maka harus diperpanjang atau mereka dipulangkan ke negara asalnya.

"Kami tidak mengetahui perilaku TKA yang BAB sembarangan tempat. Namun kami akan menegur perusahaan yang mempekerjakan warga asing itu," kata Edi.

Pasang bendera JKT. Desa China

Pemasangan bendera 'JKT.Desa China' dengan logo lima orang yang sedang melingkar berwarna kuning sempat bikin geger warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Jakarta. Pemasangnya diketahui berkewarganegaraan China yang sedang pergi berlibur di pulau tersebut.

Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Jhon Weynart Hutagalung mengungkapkan, pemasangan bendera tersebut berawal dari kedatangan 23 turis asal China, Minggu (11/9) lalu. Mereka datang bersama dua warga negara Indonesia dengan menggunakan kapal, tidak ada gelagat mencurigakan dari para wisatawan sebelum memulai perjalanan.

"Pengemudi kapal snorkeling, yakni Khatur Sulaiman, mengaku ke petugas tak tahu jika ada bendera dan semacam spanduk yang ditaruh di atas kapal," ucap John kepada merdeka.com saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (13/9).

Di tengah perjalanan, ternyata kapal tersebut sempat mengalami kendala. Saat itulah Khatur memergoki sebuah bendera beraksara China sebelum kapal bersandar di Pulau Pari.

"Pada saat kapal mendekat ke Dermaga tersebut, Khatur pun tak sengaja melihat sebuah bendera yang bertuliskan aksara China, Khatur langsung mengambil foto itu segera sebelum kapal sandar di Dermaga. Ketika kapal bersandar, Khatur pun melihat salah satu turis langsung membuka bendera itu," paparnya.

Khatur sempat meminta kepada WN China tersebut untuk tidak mengibarkannya, namun karena perbedaan bahasa para turis tersebut tak menggubrisnya. Alhasil, bendera terpasang dan membuat warga Pulau Pari geram. Khatur bersama warga langsung melapor ke Pos Polisi Pulau Pari.

"Kathur menegurnya agar para turis tersebut tidak memasang bendera tersebut di Pulau Pari. Tegurannya tak diindahkan oleh para turis tersebut lantaran tak satupun dari mereka bisa berbahasa Indonesia. Lantaran ingin bertolak pindah ke Pelabuhan lain. Alhasil, Khatur bersama Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Ketua RW dan Ketua RT 1 langsung melaporkan ke Pospol Pulau Pari," jelas John.

Jhon menegaskan pemasangan bendera tersebut tidak terkait dengan isu SARA di Pilgub DKI. Polisi segera mencabut bendera itu dan mengamankan tiga WN China yang diduga sebagai pemasang.

"Tidak ada unsur SARA saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap Yun Xun (46), yang merupakan salah satu dari rombongan turis WNA asal China yang datang ke Pulau Pari. Berdasarkan keterangan Yun Xun kepada petugas, membuat tulisan pada bendera, berikut kaos merah merupakan hasil translate di internet," tegas Jhon.