Pemerintah Diminta Evaluasi Efektivitas PPKM Darurat Sebelum Putuskan Diperpanjang
Pemerintah perlu memikirkan para pedagang, misalnya pedagang kaki lima yang terdampak. Perlu ada solusi. Serta, celah yang sering kali ditempuh masyarakat tidak taat perlu diperhatikan. Pemerintah harus bersikap tegas dan terukur.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah memastikan efektivitas PPKM Darurat bila diputuskan akan diperpanjang. Ia memberikan beberapa catatan terhadap pemerintah.
"Jika PPKM Darurat diperpanjang maka kondisi rakyat di bawah akan semakin sulit. Tetapi saya memahami kepentingan PPKM ini diperpanjang. Karena itu pemerintah harus memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik," ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (14/7).
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
Pemerintah perlu memikirkan para pedagang, misalnya pedagang kaki lima yang terdampak. Perlu ada solusi.
Serta, celah yang sering kali ditempuh masyarakat tidak taat perlu diperhatikan. Pemerintah harus bersikap tegas dan terukur.
"Pemerintah harus benar-benar tegas dan terukur," kata Nurhadi
Anggota DPR RI Fraksi NasDem ini mengatakan, pemerintah perlu memastikan skenario perlindungan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan harus memadai supaya efektif menekan kematian akibat Covid-19.
"Jika benar benar harus diperpanjang maka harus pula dipastikan skenario perlindungan masyarakatnya, proses pelayanan harus efektif sehingga menekan angka kematian," ujarnya.
Nurhadi mengingatkan pemerintah harus mengevaluasi dulu beberapa pekan penerapan PPKM Darurat. Sejauh mana kebijakan ini efektivitas menekan mobilitas masyarakat dan laju penyebaran Covid-19. Dampak terhadap ekonomi karena penerapan PPKM Darurat ini. Serta, evaluasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
"Dilihat dulu perkembangan penerapan PPKM darurat ini, dievaluasi sejauh mana praktiknya, sudah efektif kah menekan mobilitas masyarakat? Sudah bisakah mengurangi kasus positif Covid-19? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya PPKM khususnya di bidang ekonomi? Apakah bantuan sosial bisa didistribusikan kepada masyarakat terdampak? Jangan sampai dengan adanya PPKM, masyarakat malah tidak bisa makan," ujarnya.
"Setidaknya hal-hal demikian perlu dipertimbangkan lebih serius terlebih dahulu meski niatan utama adalah untuk keselamatan jiwa manusia," pungkasnya.
Pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.
"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).
Baca juga:
Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, PKS Minta Pemerintah Jangan Telat Cairkan Bansos
VIDEO: Kumpulan Aksi-Aksi Aparat Tertibkan Pedagang saat PPKM Darurat
Libur Iduladha, Polri Tambah 347 Titik Penyekatan PPKM Darurat
Tujuh Tips Kelola Keuangan Selama PPKM Darurat, Termasuk Hindari Utang
DPR Ingatkan Jokowi Pastikan Kesiapan Faskes jika PPKM Darurat Diperpanjang
Mobilitas Masih Tinggi, Pos Penyekatan di Jakarta Bertambah Jadi 100 Titik