Pemprov Jateng Ingatkan Kepala Daerah 3 Kerawanan Agar Terhindar OTT KPK
Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau gerak gerik Kepala Daerah di Jawa Tengah. Pemantauan dilakukan karena potensi penyelewengan dana APBD dan APBN.
Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau gerak gerik Kepala Daerah di Jawa Tengah. Pemantauan dilakukan karena potensi penyelewengan dana APBD dan APBN.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengaku telah berulangkali mengingatkan kepada para kepala daerah terkait hal tersebut. Menurutnya, ada tiga kerawanan yang bisa menjerat para kepala daerah untuk berurusan dengan ranah hukum.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Dimana tugas KPPS dilakukan? Dalam pelaksanaan Pemilu, KPPS bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pemungutan suara.
-
Kapan Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pemetaan potensi kerawanan? Roni Nefriadi di Temanggung, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemetaan potensi kerawanan Pilkada 2024 sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal.
"Bukan hanya di Jawa Tengah, semuanya. Sudah saya ingatkan, kerawanan itu ada tiga. Jual beli jabatan, pelelangan pengadaan barang dan jasa, yang ketiga perizinan. Tidak apa-apa, kita awasi dan teman-teman kepala daerah sudah kita berkali-kali. Saya sendiri sudah melakukan pendampingan kepada bupati dan wali kota," ujar Puryono seusai menjadi pembina Apel Siaga Satlinmas di Solo, Selasa (2/4).
Ia berharap para pimpinan daerah akan memberikan pelayanan yang baik, prima, transparan dan jelas kepada masyarakat.
"Saya sudah wanti-wanti betul, jangan sekali-kali mendekati baunya gratifikasi, korupsi, enggak usah lah. Zamannya sudah berbeda. Saatnya sudah clean government, good governance," katanya
Menurut dia, kerawanan tersebut juga sudah diingatkan saat KPK berkunjung ke Jawa Tengah belum lama ini. Ada 8 kerawanan yang patut diwaspadai agar tak terjebak dalam kasus korupsi. Di antaranya saat lelang jabatan, pengadaan barang dan jasa serta perizinan.
Baca juga:
Wali Kota Solo Tak Takut Dipantau Tim Korsupgah KPK
Marak Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Pantau 35 Kepala Daerah di Jateng
13 Kepala Daerah Terkena OTT, Jatim Menjadi 'Lahan Basah' bagi Koruptor
Mendagri Ingatkan Gubernur Riau Hindari Area Rawan Korupsi Saat Susun Anggaran
Sudah Ingatkan Area Rawan Korupsi, Mendagri Prihatin Ada Lagi Kepala Daerah Kena OTT
Sepanjang 2018, 31 Kepala Daerah Korup Disikat KPK