Pendekatan Berbasis Data: BPJS Kesehatan Rilis Buku Tabel Mortalitas dan Morbiditas

Guna memudahkan para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kesehatan, BPJS Kesehatan meluncurkan Buku Tabel Mortalitas dan Morbiditas Penduduk Indonesia Tahun 2023. Peluncuran buku tersebut dilakukan pada peringatan International UHC Day, Selasa (12/12).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan upaya dalam mengejar predikat Universal Health Coverage (UHC) membuat BPJS Kesehatan mengelola jumlah data yang besar. Dari data tersebut bisa dijadikan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan dinamika populasi terus berubah. 

"Saat ini Indonesia membutuhkan tabel mortalitas yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Apalagi penyelenggaraan Program JKN dengan cakupan luas menghasilkan data yang besar dalam pembentukan tabel mortalitas. Data tersebut bisa menggambarkan kondisi kesehatan penduduk Indonesia dan membantu dalam pengembangan tabel yang akurat dan relevan," kata Ghufron.

Dirinya menyebut, dengan menggunakan tabel morbiditas ini diharapkan seluruh pihak dapat bekerja dengan lebih baik dan presisi dalam menghadirkan produk-produk asuransi kesehatan terutama yang berkaitan dengan perlindungan atas risiko terjadinya penyakit kritis. 

Selain buku tabel mortalitas dan morbiditas, pada kesempatan yang sama juga diluncurkan buku Profil Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2014-2022. 

Buku tersebut merupakan sebuah summary dari telaah reviu pemanfaatan berkelanjutan yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan sebagai wujud dari rencana strategis BPJS Kesehatan pada kendali mutu dan kendali biaya terhadap program-program pelayanan kesehatan. 

"Melalui peluncuran kedua buku tersebut, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian UHC melalui pengumpulan dan analisis data yang akurat untuk pengambilan kebijakan berbasis data. Partisipasi aktif dan dukungan para pemangku kepentingan adalah kunci dalam upaya mewujudkan UHC di Indonesia," tambah Ghufron.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby menjelaskan dalam penyusunan buku ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai ahli di bidang akademisi, Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta mengakomodir masukan dari kementerian/lembaga. Tabel tersebut disusun berdasarkan data kepesertaan Program JKN periode 2018 sampai dengan 2022 yang telah mendekati populasi penduduk Indonesia. 

"Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan keakuratan data dalam tabel tersebut, kami akan menyusun rencana pembaruan dan pengembangan secara komprehensif. Rencana ini menekankan pentingnya menjaga buku ini sebagai "living document", yang akan terus diperbarui dan disempurnakan seiring berjalannya waktu," kata Mahlil.
Untuk memperluas manfaat serta implementasi dari berbagai temuan dalam tabel mortalitas dan morbiditas, Mahlil mengajak berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, untuk terlibat secara aktif dalam pemanfaatan data ini. 

"Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan dunia akademisi akan memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam potensi data yang ada. Bersama-sama kita terus tingkatkan sinergi dan kolaborasi dalam memastikan perlindungan Program JKN bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga capaian UHC yang menjadi tujuan SDG dapat kita wujudkan bersama," kata Mahlil.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Suprapto mengatakan memasuki satu dekade penyelenggaraan Program JKN menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan jumlah capaian yang didapat dan diiringi dengan beragam inovasi yang diluncurkan, harapannya bisa menjaga keberlangsungan Program JKN. 

"Per 1 Desember 2023, sudah ada 266 juta penduduk ataau mencapai 95,8 persen yang terdaftar sebagai peserta. Artinya, masih ada sejumlah masyarakat yang perlu didaftarkan menjadi peserta untuk mencapai target UHC di tahun 2024. Namun, capaian ini perlu diapresiasi untuk pemerintah daerah yang terus meningkatkan cakupan kepesertaan JKN," kata Agus.
Menurutnya, Kemenko PMK juga telah berkoordinasi dan melakukan sinkronasi dalam mengoptimalkan Program JKN. Hadirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang diprakarsai oleh Kemenko PMK juga menjadi langkah awal yang dilakukan dalam mendukung Program JKN.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian UHC. Tentu seluruh pihak perlu bahu-membahu, bersama sama untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan setara kepada seluruh masyarakat Indonesia," tutup Agus.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Persatuan Aktuaria Indonesia (PAI).