Penuh propaganda, tak perlu film G30S PKI diputar kembali

Anhar Gonggong, menilai wacana pemutaran kembali film G30S sebaiknya urung dilakukan karena sudah tak etis.

Sejarawan Universitas Indonesia (UI), Anhar Gonggong, menilai wacana pemutaran kembali film G30S sebaiknya urung dilakukan. Sebab Anhar menilai pemutaran tayangan film tersebut tidak etis lagi.

"Ya film itu kan banyak yang mengungkapkan bahwa Soeharto melanggar HAM. Jadi bagaimana orang menyaksikan, kalau tayangan kurang etis," kata Anhar saat dihubungi merdeka.com, Jumat (13/5) malam.

Meski demikian, Anhar menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah dalam mengambil sikap, apakah film akan ditayangkan kembali dengan tentu nantinya menghasilkan rekasi atau tindakan tak sejalan dengan reformasi saat ini atau hal lainnya.

"Jadi serba susah juga untuk pemerintah. Jadi paling tidak saya usulkan bukan penayangan, tapi ajarkan sejarah yang baik dan benar untuk masyarakat," kata Anhar.

Menurut Anhar, pemerintah haru menanamkan edukasi masyarakat tentang pentingnya sejarah yakni sejak duduk di kelas 4 SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Di mana ajarkan sejarah secara baik dan benar. "Karena itu, kalau ditayangin lagi? Pemerintah harus menghitung baik buruknya jika ditayangkan lagi. Saya menerima saja keputusan pemerintah, tapi intinya pemerintah harus mengajarkan sejarah yang baik dan benar," ucapnya.

Wacana pemutaran kembali film Pengkhianatan, salah satunya diusulkan Forum Umat Islam (FUI). FUI mendesak film tersebut kembali diputar sebagai respon terkini mengenai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti marak ditemukan logo palu arit yang dipercaya sebagai salah satu indikasi kebangkitan PKI di sejumlah daerah di Indonesia.

"Ajarkan bagaimana penjelasan dengan secara jelas apa itu Gerakan 30S/PKI, dari mana asalnya. Kemudian mengapa kata PKI dikaitkan dengan Gerakan 30 September yang dari awal sebenarnya tak ada kata PKI. Itu awalnya hanya G30S saja loh. Kenapa akhirnya ada PKI? Itu harus dijelaskan. Gini loh, kalau PKI yang mengadakan kan nggak mungkin dia pakai namanya di belakang, dan memang tak ada. Itu ada setelah Soeharto bilang seperti itu. Itu harus jelaskan dengan benar loh," kata Anhar.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku setuju dengan pemutaran film G30S karya sutradara Arifin C Noer yang diproduksi pada 1984 itu. Menhan menilai, film itu adalah cuplikan sejarah yang harus diketahui semua orang.

"Sejarah. Itu kan sejarah yang benar. Supaya jangan sampai ada lagi yang tidak mengerti sejarah, tidak menghargai pahlawan revolusi. Loncat sana, loncat sini, duduk di atas patung pahlawan revolusi," kata Ryamizard.

Diketahui, film G30S merupakan karya sutradara Arifin C Noer yang diproduksi pada 1984. Naskah film ini ditulis oleh Arifin C Noer, diproduseri oleh G Dwipayana, dan dibintangi Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Syubah Asa.

Film ini diputar selama 13 tahun hingga kejatuhan Orde Baru pada Mei 1998 baru muncul peraturan wajib menonton film itu dihapus. Selama itu pula, film in wajib ditonton oleh semua anak-anak sekolah pada zaman Suharto setiap 30 September malam.

Baca juga:
Ini alasan Luhut teken bongkar makam korban 1965
Prijanto setuju film G30SPKI diputar kembali secara rutin
Ketua Purnawirawan TNI AD serang Jokowi dan Luhut soal Simposium 65
FUI minta TVRI siarkan lagi film Pengkhianatan G30S
Propaganda kebangkitan komunis cara lama halangi ungkap peristiwa 65
Cuma di Jawa dan Sumatera, kuburan massal korban '65 ada 122 titik
Pemerintah jamin keselamatan pengungkap kuburan massal korban '65