PKB Respons Koalisi Besar: Kalau Capres-Cawapres Tak Sesuai Harapan Publik, Kalah
"Publik itu menilai siapa calonnya bukan koalisi partainya," sambungnya.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai koalisi sebesar apapun akan kalah pada Pilpres 2024, jika calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung tidak sesuai dengan harapan publik.
Diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk oleh Gerindra dan PKB akan bersatu menjadi koalisi besar pada Pemilu 2024 mendatang.
-
Kapan Pilpres 2024 akan diselenggarakan? Lalu apakah pemilu tahun 2024 ini membuat sejarah baru atau akan meneruskan tradisi lama bahwa the next presiden tahun lahirnya tak pernah lebih tua dari presiden sebelumnya.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Kenapa Pilkada 2024 penting? Pemilihan kepala daerah serentak ini menjadi ajang untuk menilai kembali kinerja para pejabat yang sedang menjabat, sekaligus kesempatan bagi calon baru untuk menawarkan visi dan misi mereka dalam membangun daerah masing-masing.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
-
Di mana PPK menjalankan tugasnya dalam Pilkada 2024? Tugas utamanya tentu menyelenggarakan Pilkada di tingkat kecamatan.
"Sebesar apapun koalisinya kalau penentuan calon presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan harapan masyarakat ya kalah," kata Jazilul, kepada wartawan, Senin (3/4).
"Publik itu menilai siapa calonnya bukan koalisi partainya," sambungnya.
Dia menegaskan, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara ketua umum dari kelima partai politik untuk membangun koalisi besar. Jazilul menyebut, jika koalisi besar terbentuk akan membuat situasi dan kondisi pesta demokrasi sejuk.
"Namun belum pada kesepakatan apakah ini koalisi akan dilebur atau tidak nanti tergantung para ketua umum-ketua umum partai seperti yang disampaikan Pak Presiden," ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu mengaku akan setuju dengan terbentuknya koalisi besar jika capres yang diusung adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Namun apakah itu sudah dibicarakan sampai titik mana yang jelas kalau saya secara pribadi setuju saja koalisi besar asal Pak Muhaimin presidennya," ucap Jazilul.
"Karena apa? karena memang masing-masing partai saya yakin punya motif dan punya keinginan masing-masing untuk menjaga elektoralnya di pemilu 2024 sekaligus menempatkan kadernya di pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," imbuh dia.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/rhm)