Polisi Buka Kembali Jalan Merdeka Barat, Tetapi Tak Beri Izin Aksi Massa
Harry mengatakan, pasukan gabungan TNI dan Polri disiagakan total berjumlah 13.747 anggota. Mereka dibagi di beberapa ring di sekitar areal Gedung MK.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan normalisasikan arus Jalan Medan Merdeka Barat. Sebelumnya, jalan protokol Ring 1 ibu kota tersebut ditutup lantaran kondusifitas di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
"Banyak aktivitas masyarakat yang kemarin dialihkan dan ada masuk ke kami menyampaikan bahwa mereka merasa terganggu dengan pengalihan, karenanya hari ini aktivitas di depan MK berjalan normal," kata Kombes Harry saat dikonfirmasi, Selasa (25/6/2019).
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Siapa yang menyerahkan sepenuhnya keputusan sengketa Pemilu 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK)? “Oh itu wilayahnya di Mahkamah Konstitusi,” kata Jokowi di Gorontalo, Minggu (21/4).
-
Bagaimana proses pergantian Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa Pileg PSI? "Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah," kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kapan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Sebelumnya, Masinton Pasaribu berupaya menggalang dukungan anggota Dewan untuk mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi.
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
Meski dinormalkan, perwira menengah Polri ini menegaskan tetap melarang adanya aksi massa di depan Gedung MK. Sebab, menurut Harry, pihak Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin tersebut.
"Karena dari Polda menyampaikan itu. Tapi kita tetap mengantisipasi dengan tetap menempatkan personel," jelas Harry.
Harry mengatakan, pasukan gabungan TNI dan Polri disiagakan total berjumlah 13.747 anggota. Mereka dibagi di beberapa ring di sekitar areal Gedung MK.
Penyebaran pengamanan sendiri terdiri dari di dalam, khususnya di kantor MK, kedua di sekitar wilayah Gedung MK, seperti di depan jalan yang cakupannya hingga Patung Kuda di depan Gedung Indosat.
Baca juga:
Jubir MK Pastikan Putusan Sidang Sengketa Pemilu Dibacakan Kamis 27 Juni
Kapolri Siapkan 45.000 Personel Jaga Sidang Putusan Sengketa Pemilu di MK
Ulama Aceh Minta Masyarakat Terima Apapun Keputusan MK
Ma'ruf Amin Imbau Tak Ada Demo Berujung Kerusuhan Jelang Putusan Sidang MK
Ma'ruf Amin Pastikan NU Patuh, Tak Ada Aksi Saat MK Putuskan Sengketa Pilpres