Polisi dan ulama Depok sepakat tak ada warga ikut aksi 112

Polisi dan ulama Depok sepakat tak ada warga ikut aksi 112. Kapolresta Depok Kombes Pol Herry Heriawan mengadakan silaturahmi dengan sejumlah ulama di Kantor Polresta Depok Jalan Margonda Raya, Depok. Mulai dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Front Pembela Islam (FPI).

Kapolresta Depok Kombes Pol Herry Heriawan mengadakan silaturahmi dengan sejumlah ulama di Kantor Polresta Depok Jalan Margonda Raya, Depok. Mulai dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Front Pembela Islam (FPI). Hal ini dilakukan untuk memberikan pengarahan pada tokoh agama agar tidak ikut dalam aksi long march Jumat (11/2) nanti.

Jika ada yang nekat maka polisi tak segan untuk memberhentikan paksa. Karena mereka tidak mengantongi izin.

Herry Heriawan mengatakan, tokoh agama sepakat untuk tidak ikut ke Jakarta pada aksi 112. "Sepakat tidak akan turun ke Jakarta, untuk aksi itu. Sebab dilarang," kata Kapolres, Rabu (8/2).

Polda Metro Jaya kata dia telah tegas menyatakan aksi tersebut tidak mendapatkan izin dan dilarang. Alasannya, kegiatan tersebut dianggap telah menyalahi aturan penyampaian pendapat di muka umum No 8 tahun 2009.

"Polisi akan tetap menjaga kondusifitas di Depok. Dan ulama sepakat tidak turun ke Jakarta," tandasnya.

Ketua Muhammadiyah depok Idrus Yahya mengatakan sesuai pimpinan Muhammadiyah pusat di Yogyakarta, pihaknya telah melarang jemaat ikut ke Jakarta untuk aksi 112. "Muhammadiyah tidak ikut. Tetapi, ambil manfaat dan mudaratnya. Kalau banyak mudaratnya tidak usah ikut," ujarnya.

Ketua Pengurus Cabang NU Depok Raden Salamun menyatakan pihaknya akan patuh kepada putusan Pengurus Besar NU. "Kami taslim atau mengikuti, dan tidak akan turun. Bahkan, melarang warga NU ikut," ujarnya.

Namun, NU Depok tidak bisa melarang warganya yang mau ikut atas nama pribadi. Hanya saja diingatkan agar tidak membawa atribut NU. Dikatakan pihaknya semangat NU melarang warga ikut aksi itu untuk menjaga kondusifitas Pilkada Serentak 15 Februari 2017. "Poinnya jaga pelaksanaan Pilkada serentak agar kondusif. Jadi, warga NU tidak perlu ikut," ucapnya.

Dikatakan Salamun, 60 persen warga Depok dari kalangan NU dan aksi 112 di Jakarta tidak ada kepentingannya dengan warga setempat. "Demo-demo sebelumnya tidak murni urusan Pilkada. Tetapi, ditunggangi kelompok-kelompok lain yang tidak menginginkan Indonesia ini tertib dan damai."

NU Depok akan memberikan sanksi bagi pengurus yang ikut aksi tersebut. Bahkan, pihaknya akan memproses jika ada warga Depok, yang membawa atribut NU untuk ikut aksi 112. "Sebaiknya bantu polisi untuk berdoa dan istighosah di rumah masing-masing agar pilkada lancar dan tertib," pungkasnya.