Pro kontra usulan napi korupsi dilarang nyaleg, Wiranto ajak musyawarah mufakat
"Saya sudah bicara dengan banyak pihak, secara menyeluruh, masyarakat pandangannya sudah satu arah. Koruptor kok masih jadi pejabat, kok masih jadi wakil rakyat, padahal banyak sekali yang bukan koruptor yang punya kualitas. Nantilah kita bahaslah. Kan ada pendapat-pendapat umum yang harus kita saring bersama," katanya
Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan agar napi korupsi dilarang nyaleg menuai pro dan kontra. Agar tak terus menjadi polemik, Menko Polhukam Wiranto siap turun tangan menyikapi ragam masukan.
"Saya sudah bicara dengan banyak pihak, secara menyeluruh, masyarakat pandangannya sudah satu arah. Koruptor kok masih jadi pejabat, kok masih jadi wakil rakyat, padahal banyak sekali yang bukan koruptor yang punya kualitas. Nantilah kita bahaslah. Kan ada pendapat-pendapat umum yang harus kita saring bersama, jadikan suatu pertimbangan," ucap Wiranto di Pusdiklat BPK, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
Dia hanya berharap suatu produk hukum itu jangan sampai mentah. Sekalipun dalam proses mewujudkannya menuai pro dan kontra.
"Itu enggak boleh. UU itu puncak dari komunikasi yang baik antara, seluruh pihak. Begitu diundangkan itu sudah final dan dipatuhi. Dan sebelum ribut kita ajak bersama dan duduk bersama. Apa susahnya negeri ini kan negeri musyawarah mufakat, bukan menang-menangan. Jadi tugas saya menyelesaikan masalah dalam satu koridor musyawarah mufakat agar menghasilkan suatu kebenaran," ungkap Wiranto.
Namun, Wiranto pribadi masih enggan berkomentar setuju dengan KPU atau tidak. Dirinya akan bersikap jika sudah bertemu dengan seluruh pihak.
"Tunggu nanti. Saya Belum ketemu. Kalau saya berpendapat sekarang tidak adil. Pendapat pribadi ada tapi enggak saya akan kemukakan. Dari apa yang saya serap masyarakat kebanyakan dari mereka setuju bahwa koruptor masih diberikan kepercayaan. Tapi sekarang caranya bagaimana, undang-undang bunyinya bagaimana. Ini kan masalah konstruksi undang-undangnya, bukan masalah subtansinya," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Wiranto mencari jalan tengah. Menurutnya, polemik aturan KPU melarang eks napi kasus korupsi jadi caleg, bisa diselesaikan lewat koordinasi pemerintah.
"Saya kira Menko Polhukam bisa mestinya untuk mencari jalan supaya menengahi itu," kata Fadli.
Reporter: Nafiysul Qodar
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wapres tegaskan KPU berhak buat aturan syarat caleg, Kemenkum HAM tak boleh tolak
PPP usul Menkum HAM teken PKPU larangan eks napi korupsi nyaleg tapi diberi catatan
Ngotot larang eks koruptor jadi Caleg, KPU minta UU Pemilu direvisi
Wiranto disarankan cari jalan tengah polemik eks koruptor dilarang jadi caleg
KPU kirimkan rancangan PKPU ke Kemenkum HAM, termasuk larangan eks koruptor nyaleg
Yasonna isyaratkan tolak PKPU larangan eks napi koruptor jadi Caleg
Kemenkum HAM akan panggil KPU bahas larangan mantan napi koruptor jadi Caleg