Rapat dengan Kapolri, Komisi III bahas terorisme & human trafficking
Kapolri menambahkan dalam rapat juga membahas kesimpulan dalam rapat 25 Januari 2016 lalu.
Komisi III DPR hari ini menggelar rapat kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Nantinya, dalam rapat akan dibahas terkait penanganan terorisme serta perdagangan manusia.
Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan rapat kerja telah telah dihadiri 24 anggota dari 53 anggota Komisi II dan 10 fraksi.
"Rapat ini mengenai penanganan kasus terorisme dan perdagangan orang. Kemudian terakhir tindak lanjut kesimpulan dan pengaduan masyarakat yang telah kami serahkan sebelumnya," ujar Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/4).
Tak hanya itu, lanjut Benny, rapat juga membahas terkait hambatan utama Kepolisian dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
Sementara itu, Kapolri menambahkan dalam rapat juga membahas kesimpulan dalam rapat 25 Januari 2016 lalu.
"Rapat kerja ini membahas kesimpulan tanggal 25 Januari 2016 lalu mengenai kasus yang menarik perhatian masyarakat, strategis Kapolri, koordinasi internal Polri beserta penegak hukum lainnya," jelas Kapolri.
Sebelumnya, pada tanggal 25 Januari 2016 Komisi III meminta penyikapan Polri terhadap gerakan ISIS. Saat itu Kapolri mengusulkan penguatan dalam ini melalui undang-undang terorisme, untuk hak penambahan penanganan dan kemudian penindakan tindakan kriminal terhadap orang-orang yang pergi ke Suriah, dan dengan indikasi mempelajari ajaran-ajaran sesat yang berpotensi pengibaran terorisme.
-
Kapan korban melapor kasus KDRT? Laporan yang dilayangkan korban pada 7 Agustus 2023 lalu telah diterima Unit PPA Polres Metro Bekasi dan masih dalam proses penyelidikan.
-
Kapan DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang dilakukan Kapolri soal pengungsi Rohingya? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sejumlah warga yang mengungsi tersebut sudah adanya kesepakatan sebelumnya."(Rohingya) Sebelumnya ada kesepakatan ya, bahwa terkait dengan pengungsi-pengungsi yang masuk ke negara transit dan akan ke negara tujuan, maka mau tidak mau kita harus menerima. Namun demikian kita bekerjasama dengan UNHCR," kata Sigit kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri dalam melakukan patroli siber selama Pilkada? Langkah antisipasi Polri ini pun lantas turut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.