Respons Menko Mahfud MD Soal Usul Gencatan Senjata dengan OPM Usai 2 Balita Tertembak
Mahfud mengaku terus berkoordinasi melalui kantor Wakil Presiden. Selain itu, pihaknya juga melakukan penanganan rutin sesuai standar prosedur.
Menko Polhukam Mahfud Md merespons aspirasi Keuskupan Timika dan LBH Papua yang menyerukan gencatan senjata antara TNI-Polri dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya. Diketahui, aspirasi ini disuarakan usai adanya dua balita tertembak dan 1.955 warga mengungsi ke gereja sebagai dampak aksi kontak tembak kedua pihak.
"Seperti masyarakat tahu, Polri dan TNI sudah sangat berhati-hati melindungi warga sipil. Tapi anda tahu OPM itu selalu menyerang dari belakang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (1/11).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Kapan Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang? Cawapres Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
Memantau kondisi tersebut, Mahfud mengaku terus berkoordinasi melalui kantor Wakil Presiden. Selain itu, pihaknya juga melakukan penanganan rutin sesuai standar prosedur.
"Senin ini kita akan rapat di bawah pimpinan Wakil Presiden. Baik berdasar Perpres No. 19/20 maupun UU No 2 Tahun 2021 terkait Dewan Papua, pimpinan pembangunan di Papua adalah Wakil Presiden," urai Mahfud.
Mahfud meyakini, OPM tengah mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Sebab diketahui, saat ini Presiden Joko Widodo sedang di luar negeri dan bertemu dengan tokoh G20.
"OPM memanfaatkan momentum itu. Padahal di lembaga internasional resmi masalah separatisme Papua tidak pernah diagendakan," jelas Mahfud.
Mahfud pun menyatakan, dunia internasional melihat Papua seperti daerah lain yang memiliki masalah umum, seperti kesejahteraan dan lingkungan, bukan soal disintegrasi.
"Dunia internasional melihat Papua seperti daerah lain misalnya penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi," kata Mahfud.
Reporter: M Radityo Priyasmoro/Liputan6.com
Baca juga:
Dua Polisi di Papua Jual Amunisi ke KKB, Kompolnas Minta Dihukum Berat
Sempat Dibakar KST, Bandara Bilogai di Intan Jaya Kembali Dikuasai TNI-Polri
Tak Hanya Kantor Airnav Bandara Sugapa, Mobil Ambulans dan Damkar Juga Dibakar
Kompolnas: Polisi yang Jual Amunisi ke KKB adalah Pengkhianat
Satgas Nemangkawi Tangkap 2 Polisi Penjual Amunisi Senjata Api ke KKB Papua
TNI-Polri Terus Buru Anggota KST yang Tembak 2 Anak di Sugapa Intan Jaya