Saat delay, maskapai kerap lupa beri ganti rugi

Keterlambatan penerbangan masih menjadi masalah yang sering ditemui para penumpang pesawat.

Geliat bisnis transportasi di langit Indonesia tengah memasuki masa keemasan. Terus meningkatnya jumlah pengguna moda transportasi pesawat dari tahun ke tahun merupakan peluang manis bagi industri penerbangan.

Pertumbuhan penerbangan nasional saat ini diperkirakan mencapai 15-18 persen per tahun. Tentunya, angka ini menunjukkan semakin geliat perkembangan transportasi udara di tengah makin besarnya kelompok kelas menengah yang mencari alternatif transportasi yang cepat.

Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta tingginya tingkat aktivitas ekonomi-bisnis di Tanah Air menjadi faktor pendukung makin potensialnya bisnis penerbangan di Indonesia.

Maka tidak aneh jika sejumlah maskapai penerbangan nasional maupun internasional 'saling sikut' untuk mendapatkan secuil kue dari bisnis ini.

Namun, sayangnya pertumbuhan maskapai ini tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan. Keterlambatan penerbangan masih menjadi masalah yang sering ditemui para konsumen burung besi ini.

Salah satunya yang terjadi pada pesawat Garuda Citilink dengan rute penerbangan Jakarta-Medan dengan nomor penerbangan GA 044 medio Mei tahun lalu. Menurut penuturan seorang penumpang kala itu, Agus Perdana, pihak maskapai tidak memberikan kompensasi apapun seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011.

"Enggak jelas akan diberangkatkan kapan. Makanan juga enggak dikasih," ujarnya pada merdeka.com.

Kejadian ini tentu tidak hanya dialami oleh Citilink saja, melainkan seluruh maskapai pernah mengalami keterlambatan ini.

Keterlambatan yang dialami maskapai dan tidak diberikannya kompensasi, tak ayal dikecam oleh sejumlah pihak termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, masih ditemukannya ketidakpatuhan maskapai penerbangan pada peraturan, diakibatkan lemahnya pengawasan pemerintah.

Hal ini diperparah dengan ketidaktegasan pemerintah dalam memberi sanksi terhadap maskapai pelanggar. "Seharusnya pemerintah berani melakukan pembekuan sementara sampai maskapai pelanggar memperbaiki kinerja," ujarnya kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (6/12).

Tulus mengakui kalau faktor penyebab keterlambatan tidak hanya disebabkan oleh internal maskapai saja. Melainkan juga karena kondisi infrastruktur bandara yang tidak mumpuni. Pemerintah kembali menjadi sorotan atas permasalahan ini.

Ketidakmampuan kapasitas bandara menampung volume pesawat hingga kondisi lintasan pesawat menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dibenahi. Penambahan jumlah bandara dan lintasan menjadi solusi ke depan untuk menekan kepadatan bandara yang menjadi salah satu penyebab keterlambatan.

"Seperti di Bandara Soekarno-Hatta, masa bandara bertaraf internasional hanya memiliki 2 lintasan. Sedangkan pertumbuhan jumlah pesawat semakin membludak," tuturnya.

Pemerintah sendiri telah mencoba beberapa langkah sebagai solusi. Mulai dari pengalokasian dana APBN untuk pembangunan bandara baru hingga optimalisasi bandara yang sudah ada.

Kementerian Perhubungan, untuk mengakali kepadatan Bandara Soekarno-Hatta, memutuskan untuk menggunakan Bandara Halim Perdanakusuma buat menampung sebagian penerbangan. Langkah ini dipercaya mampu menekan 10 persen tingkat kepadatan Bandara Soekarno-Hatta.

Kementerian BUMN turut ambil bagian. Instansi pimpinan Dahlan Iskan ini berencana membuat landasan pacu baru yang akan ditempatkan di atas laut.

Masyarakat tentu menunggu hasil dari kerja pemerintah tersebut. Besar harapan Indonesia bisa menjadi negara yang nyaman untuk ditinggali penduduk lokal maupun internasional.

Baca juga:
Segudang masalah penerbangan, dari bandara buruk sampai pilot
Soal Bandara Halim, Ahok sebut ibarat kuda dipakai bajak sawah
Jokowi setuju bandara dipindah ke Halim Perdanakusuma
5 ketidaksiapan Bandara Halim tampung penerbangan komersial
Bandara Halim dipaksakan jadi penampungan penerbangan komersial