Said Abdullah Ingin Pemerintahan Prabowo Bisa Manfaatkan Bonus Demografi

Said menilai Indonesia masih gagal memanfaatkan bonus demografi untuk membuat Indonesia lebih produktif.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka hari ini akan mengambil sumpah jabatan untuk memimpin Republik Indonesia selama 2024-2029. Sebelum itu, Anggota DPR RI dari PDIP, MH Said Abdullah, menyarankan supaya Prabowo dan Gibran memberikan perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan.

Said melihat sejak mandatori anggaran pendidikan berjumlah 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu, namun mayoritas Angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persennya hanya lulusan SMP ke bawah.

Sehingga Said menilai Indonesia masih gagal memanfaatkan bonus demografi untuk membuat Indonesia lebih produktif.

"Akibatnya kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country," ujar Said.

Said berpendapat dengan pemanfaatan bonus demografi, angka kemiskinan di Indonesia akan dapat ditekan lebih jauh.

Ia mengingatkan pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen. Dan pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen. Itu artinya, selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen. Kemudian Indonesia lanjut Said menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa. Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan pada Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.

"Presiden Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja," ujarnya.