Sidang e-KTP, BPK ungkap Kemendagri tak berikan rincian harga blanko
Sidang e-KTP, BPK ungkap Kemendagri tak berikan rincian harga blanko. Abdul Basir menanyakan harga rincian blanko e-KTP terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mahmud Toha Siregar yang hingga proses lelang Kementerian Dalam Negeri tidak menindaklanjuti permintaan BPKP.
Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan kongkalikong jahat perihal pengadaan proyek e-KTP. Hal tersebut dimunculkan dalam persidangan ke-14 dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat.
Jaksa KPK, Abdul Basir menanyakan harga rincian blanko e-KTP terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mahmud Toha Siregar yang hingga proses lelang Kementerian Dalam Negeri tidak menindaklanjuti permintaan BPKP.
"Pengadaan blanko, belum didapat rincian harga per-blanko?" tanya jaksa Abdul Basir ke Toha, Senin (8/8).
"Itu kondisi yang kami temukan saat review. Review tetap kita minta dukungan agar item yang diusulkan itu," jawab Toha.
"Apakah ada rincian harga per e-KTP?" tanya jaksa lagi.
"Seingat saya masih Rp 18.000 per e-KTP. Masih gelondongan (tanpa ada rincian)," kata dia.
"Di RAB (rancangan anggaran belanja) berapa anggaran yang diusulkan?" jaksa kembali bertanya.
"RAB 2011 Rp 2 Triliun sekian," pungkasnya.
Toha mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan Irman dan Sugiharto belum menindaklanjuti review atau permintaan BPKP yang belum memberikan rincian per unit dalam pengadaan barang e-KTP.
Seperti diketahui, dalam surat dakwaan milik Irman dan Sugiharto analisa harga blanko e-KTP senilai Rp 18.000 dengan rincian sebagai berikut per satuan:
I. Pracetak
1. Inlay
- PET/G layer, material Rp 3.250
- Chip Rp 9.400
- Prelam + laminasi Rp 1.000
Total harga untuk proses pracetak Rp 13.650
II Cetak
1. Cetak background (muka + balikan ) Rp 210,00
III Pasca cetak
1. Hologram Rp 224,00
2. Laminasi & punch Rp 500,00
3. Personalisasi + verifikasi Rp 1.500
Total harga pasca cetak Rp 2.224
IV Finishing dan distribusi
1. Packing (manifest dan label) Rp 160,00
2. Pengiriman ke setiap kabupaten kota Rp 120,00
Total biaya penyelesaian dan distribusi Rp 280,00
Dijumlahkan dengan keseluruhan total biaya per tahap dari pracetak sampai penyelesaian dan distribusi dan PPN sebesar 10 persen maka total pengadaan blanko e-KTP sebesar Rp 18.000.
Tidak hanya itu, Toha juga mengaku pernah mendapat uang Rp 3 juta dari Sugiharto pasca melakukan review proses pra lelang. Namun, dia membantah uang tersebut mempengaruhi hasil review BPKP tehadap proyek senilai Rp 5,9 Triliun tersebut.
"Pernah dapat sesuatu berupa uang dari proses review? tanya jaksa.
"Pernah, seingat saya Rp 3 juta tapi tidak terkait dengan review e-KTP ini uang transport," kata Toha.
"Tidak ada taken taken?" cecar jaksa.
"Tidak ada," pungkasnya.
Baca juga:
KPK tak hadir, sidang praperadilan Miryam ditunda pekan depan
Hotma kembalikan ke KPK honor USD 400 ribu dari terdakwa e-KTP
Jadi tersangka pemberi keterangan palsu, Miryam ajukan praperadilan
Bertemu di Grand Hyatt, Hotma Sitompul singgung Novanto soal e-KTP
KPK nilai dasar pengajuan praperadilan kubu Miryam tak tepat
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.