Sudah 7 Pekan Depok Masuk Zona Merah Covid-19
“Kita sudah masuk ke pekan ketujuh zona merah. Untuk menekan peningkatan kasus tentunya itu di hulu ya, basis kita adalah Kampung Siaga Covid-19,”
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan Kota Depok sudah tujuh pekan berada status risiko tinggi atau zona merah. Pihaknya sudah melakukan berbagai cara untuk menekan angka penyebaran, seperti peran Kampung Siaga Covid-19.
“Kita sudah masuk ke pekan ketujuh zona merah. Untuk menekan peningkatan kasus tentunya itu di hulu ya, basis kita adalah Kampung Siaga Covid-19,” katanya, Jumat (22/1).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa saja yang diterima PNS Depok selain THR? Selain menerima THR, ASN juga mendapatkan THR Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 100 persen dari TPP yang di dapat pada bulan Maret. “Sementara bagi non ASN atau Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) mendapatkan satu bulan penghasilan untuk THR di masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Soal status kedaerahan, menurut Dadang, tidak lepas dari adanya gap data antara daerah dengan pusat. Sehingga pihaknya melakukan rekonsiliasi data sehingga akan terlihat status nyata di suatu daerah.
“Saat ini juga kami sedang melakukan rekonsiliasi dengan pusat karena gap data waktu yang lalu cukup tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai mengecil, mudah-mudahan ini sebagai basis data yang akurat yang akan digunakan untuk perhitungan zona resiko daerah,” tegasnya.
Selain itu, Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) juga memiliki peranan. Kepala OPD memiliki tanggungjawab pada satu wilayah untuk menekan angka penyebaran.
“Jadi saat ini sudah ditandatangani juga SE dari Bapak Wali kota Depok untuk kepala OPD menjadi pengawas bersama strukturalnya dalam satu wilayah kecamatan,” katanya.
Dia mencontohkan, satu kepala OPD diberi tanggung jawab di satu kecamatan bersama satu orang tim pengawas (timwas). Mereka saling berkordinasi untuk bersama-sama menekan penyebaran di wilayah tersebut.
“Jadi satu Kepala OPD bertanggungjawab untuk satu wilayah bersama seluruh strukturalnya untuk berkolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan di wilayah tersebut. Termasuk juga contact person jadi ketika ada warga ada kendala apapun nanti akan berhubungan dengan tim pengawas yang ada di setiap kecamatan,” ungkapnya.
Untuk penambahan kasus saat ini mencapai 300 orang per hari. Hal itu sudah terjadi sejak sepekan belakangan.
“Untuk kasus 300 per hari ini dalam pekan ini, sudah sepekan ini. Jadi tadi peningkatan kasus tertinggi itu pada klaster keluarga yang paling banyak. Jadi ada kasus 1 orang keluarga awalnya import case dia 1 orang keluarga itu memaparkan kepada anggota keluarga yang lain ya. Jadi rata-rata seperti itu, jadi keluarga tempat ke tempat kerja keluarga,” tutupnya.
Baca juga:
PPKM Bandung Diperpanjang, Wali Kota Tegaskan Pembubaran Kerumunan akan Lebih Masif
Ganjar Sebut Wilayah Jateng Siap Perpanjangan PPKM
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 8 Februari
Polisi Catat 1,2 Juta Warga Jatim Terjaring Operasi Yustisi Selama PPKM
PPKM Diperpanjang, Pemkot Solo Bakal Kumpulkan Pelaku Usaha