Syarat PCR Penumpang Pesawat Dihapus, DPR Ingatkan Perlu Kajian Tiap Kebijakan
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan, pembatalan syarat PCR untuk moda transportasi udara itu membuktikan pemerintah tidak berbisnis tes Covid-19.
Pemerintah telah memutuskan mencabut kebijakan syarat PCR untuk penerbangan ke Jawa-Bali. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan, pembatalan syarat PCR untuk moda transportasi udara itu membuktikan pemerintah tidak berbisnis tes Covid-19.
"Dengan adanya pembatalan persyaratan seperti ini berarti kan pemerintah kan enggak ada urusannya dengan bisnis sama sekali," ujar Saleh di DPR, Senin (1/11).
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
-
Kapan DPTb disusun? DPTb disusun dalam tahapan pendaftaran pemilih, dan dapat mencakup pemilih yang baru berusia 17 tahun, pemilih yang telah pindah domisili, atau pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT.
-
Bagaimana cara DPR menanyai Bos PT Timah dalam rapat? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
-
Kapan DPT disusun? DPT disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap lima tahun sekali sebelum pemilihan umum dilaksanakan.
Saleh mengatakan, pemerintah bisa langsung memutuskan kebijakan tersebut tanpa ada itung-itungan bisnis. Sebab itu, PAN mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pro rakyat.
"Karena pemerintah bisa langsung memutus tanpa ada itung-itungan bisnisnya, berarti dengan cara cepat begini hanya itungan sehari dua hari nih itu kan langsung putus, itu enggak ada itungan bisnis di situ, itu kita mengaprsiasi pemerintah bahwa mereka pro rakyat," ujar Saleh.
"Jadi enggak ada lagi apa namanya katakanlah kecurigaan dan dugaan yang mungkin tidak bertanggung jawab katakan pemerintah mendukung bisnis di balik swab tes PCR ini. Jadi sudah klir lah," tegasnya.
Saleh meminta pemerintah ke depannya mengambil kebijakan dengan melakukan kajian yang mendalam. Dengan mempertimbangkan segala aspek.
"Ke depan sekali lagi kalau ada kebijakan yang mau diambil terkait yang seperti ini ya tentu harus dilakukan kajian dulu dari segala sektornya dari segala aspeknya begitu," katanya.
Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan tes PCR tak lagi menjadi syarat untuk naik pesawat. Masyarakat yang berpergian via jalur udara cukup melakukan tes antigen Covid-19.
"Untuk perjalanan akan ada perubahan yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR," jelas Muhadjir dalam konferensi pers, Senin (1/11).
Baca juga:
Sandiaga Uno soal Penerbangan Jawa-Bali Bisa Antigen: Agar Tidak Membebani Masyarakat
PPP: Jangan Sampai Pemerintah Lebih Membela Kepentingan Pelaku Bisnis PCR
Pemerintah Revisi Aturan: Perjalanan Udara Kini Tak Wajib Tes PCR, Cukup Antigen
Menko PMK: Naik Pesawat Jawa-Bali Tak Perlu Pakai Tes PCR, Cukup Antigen
Epidemiolog Kritik Wajib PCR bagi Pelaku Perjalanan: Tes Antigen Cukup Memadai