Syarief Hasan Sebut Perlu Komitmen Seluruh Ketum Parpol Mewujudkan PPHN
Pihak yang menolak PPHN masuk dalam UUD 1945 karena khawatir membuka kotak pandora perubahan pasal masa jabatan presiden. Untuk itu, menurut Syarief bila hanya menginginkan mengubah satu pasal untuk amandemen UUD perlu komitmen bersama para ketua umum partai politik.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai perlu konsensus seluruh partai politik untuk melakukan amandemen UUD 1945. Apalagi jika menginginkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) masuk dalam konstitusi.
Pihak yang menolak PPHN masuk dalam UUD 1945 karena khawatir membuka kotak pandora perubahan pasal masa jabatan presiden. Untuk itu, menurut Syarief bila hanya menginginkan mengubah satu pasal untuk amandemen UUD perlu komitmen bersama para ketua umum partai politik.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa saja mantan pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bekerja di Temu? Mengutip NYPost, Senin (16/6), di antara para pemimpin puncak perusahaan tersebut adalah Xu Mintao, seorang direktur hubungan masyarakat, yang sebelumnya merupakan pejabat senior di Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar. Lalu ada Zhou Qingtian, seorang eksekutif hubungan masyarakat yang merupakan mantan wakil direktur Departemen Regulasi Administrasi Shanghai untuk Regulasi Pasar.Kemudian, Guo Hua, direktur urusan masyarakat yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur Kantor Merek Dagang Kantor Kekayaan Intelektual Negara. Hu Qida dan Tong Lei – keduanya mantan hakim Pengadilan Rakyat Shanghai, ditunjuk sebagai direktur urusan hukum PDD.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Partai apa saja yang memenangkan Pemilu 1955 di Indonesia? 4 partai pemenang pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Di mana ledakan gudang amunisi TNI terjadi? Lokasi ledakan Gudang Amunisi Daerah (Gudmurad) Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3) lalu menyisakan pertanyaan.
"Kalau ketua umum partai politik duduk bersama-sama semuanya ada satu garis konsensus nasional maka persoalan ini tidak terlalu sulit dipecahkan," ujar Syarief kepada wartawan, Minggu (24/10).
Menurut Syarief, untuk menghidupkan kembali haluan negara tidak hanya mengubah satu pasal. Misal perlu juga pasal mengenai impeachment jika pemimpin negara melanggar haluan negara tersebut.
"Kalau mengikat kemungkinan pasal terkait impeachment harus ditambah betul juga itu. Ini berarti bukan satu pasal, banyak," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Sehingga wajar banyak penolakan masyarakat terhadap wacana amandemen UUD 1945. Partai Demokrat salah satu yang masih tegas menolak amandemen UUD 1945.
"Jadi untuk itu saya melihat karena begitu complicated dan timingnya belum tepat maka masyarakat memberikan respons negatif terhadap amandemen UUD 1945," ujar Syarief.
Baca juga:
Survei SMRC: UUD 1945 Tak Boleh Diubah Atas Alasan Apapun
Survei SMRC: 66 Persen Masyarakat Tidak Menghendaki Amandemen UUD 1945
Ketahui Makna Alinea Pembukaan UUD 1945, Berikut Penjelasannya
Survei Indikator: Mayoritas Publik Tidak Ingin UUD 1945 Diubah
Survei: 42,5 Persen Tokoh Elite Tak Setuju Dibuat Pokok-Pokok Haluan Negara
Sekjen Gerindra Bertemu Ketum Muhammadiyah Bahas Amandemen UUD hingga Nasib UMKM