Sylviana klaim sisa dana kegiatan Pramuka dikembalikan dan diaudit

Sylviana klaim sisa dana kegiatan Pramuka dikembalikan dan diaudit. Sylviana Murni, mantan Wali Kota Jakarta Pusat, menegaskan pengelolaan dana yang digunakannya untuk kegiatan Kwartir Daerah untuk kegiatan Pramuka DKI Jakarta merupakan dana hibah.

Sylviana Murni, mantan Wali Kota Jakarta Pusat, menegaskan pengelolaan dana yang digunakannya untuk kegiatan Kwartir Daerah untuk kegiatan Pramuka DKI Jakarta merupakan dana hibah. Sisa uang yang digunakan kegiatan tersebut, diklaim Sylvi sudah dikembalikan ke kas daerah.

Sylvi mengatakan penggelontoran dana untuk kegiatan Pramuka melalui APBD tahun anggaran 2014-2015 sebesar Rp 6,8 Miliar. Namun, imbuhnya, ada kegiatan yang tidak diselesaikan lantaran beberapa hal.

Dari kendala itulah, ucap Sylvi, terdapat sisa sekitar Rp 800 juta yang kemudian dikembalikannya ke kas daerah.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa dari dana tersebut yang Rp 6,8 Miliar ini ada yang tidak bisa dilaksanakan karena berbagai hal antara lain waktu dan sebagainya ini ada bukti pengembalian kepada kas daerah sejumlah Rp 801 juta sekian ini (bukti) pengembaliannya," ucap Sylvi sambil menunjukkan bukti pengembalian sisa dana, Jumat (20/1).

Lanjutnya, Sylvi mengatakan pengelolaan dana kegiatan tersebut telah diaudit oleh auditor independen. Meski dia tidak menyebutkan lembaga auditor yang dipilihnya untuk mengaudit kegiatannya.

Dari hasil audit tersebut, Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor urut 1 itu menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukannya dinilai wajar. "Di sini disampaikan laporan audit atas laporan keuangan gerakan Pramuka Kwarda gerakan Pramuka 2014 telah kami audit dengan nomor laporan sekian pada tanggal 22 Juni 2015 dengan pendapat (penilaian) wajar," tukasnya.

"Jadi saya menyampaikan bahwa semua kegiatan ini insya Allah sudah saya sampaikan secara terbuka dengan bukti-bukti ini," imbuhnya.

Sebelumnya diinformasikan bantuan sosial ke Kwarda Pramuka Jakarta telah diterima Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta adalah sebesar Rp 6,81 miliar tahun 2014 dan menerima sebesar Rp 6,81 miliar tahun 2015.

Kabarnya, ada beberapa kegiatan yang fiktif namun tetap dibuatkan pertanggung jawabannya. Hal itu melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari dana hibah.

Permendagri tersebut mengatur ketentuan para penerima hibah harus bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaannya.

Di kasus ini, Sylviana Murni dipanggil sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI Jakarta sejak Januari 2015, menggantikan Yudhi Suyoto. Sylvi saat itu menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Sylvi yang terpilih secara aklamasi tersebut akan menjabat selama periode 2013-2018.

Baca juga:
Polri sebut pemanggilan Sylvi buat klarifikasi dokumen kasus bansos
Ekspresi Sylviana Murni usai diperiksa 7 jam di Bareskrim
Diperiksa 7 jam, ini penjelasan Sylviana soal kasus bansos pramuka
Tenangnya Sylvi jelaskan korupsi bansos pramuka seret dirinya
Timses sebut polisi keliru periksa Sylviana di kasus korupsi Pramuka