Tiga diskresi dari Mendagri sikapi lumpuhnya DPRD Kota Malang
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan tiga diskresi menyikapi lumpuhnya DPRD Malang setelah 41 anggotanya menjadi tersangka kasus suap APBD-P 2015. Diskresi dikeluarkan agar kerja dan roda pemerintahan kota Malang tidak terganggu.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan tiga diskresi menyikapi lumpuhnya DPRD Malang setelah 41 anggotanya menjadi tersangka kasus suap APBD-P 2015. Diskresi dikeluarkan agar kerja dan roda pemerintahan kota Malang tidak terganggu.
"Saya mengambil kebijakan diskresi lewat Permendagri, jangan sampai pemerintahan terganggu," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/9).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
Tiga diskresi yang diterbitkan Mendagri adalah pertama meminta kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi kalau ada pembahasan, permasalahan kebijakan daerah yang harusnya dibahas bersama DPRD tapi tidak memenuhi kuorum.
"Kedua, jika ada kebijakan yang harus dibuat lewat perda dengan DPRD tidak harus. Ini bisa melalui peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur," jelas Tjahjo
"Ketiga, walaupun bukan kewenangan penuh daripada pemerintah, kami hanya bisa mengimbau kepada partai-partai politik untuk segera melakukan PAW (Penggantian Antar Waktu)," sambung dia.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, diskresi dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
"Karena pemerintah daerah itu DPRD dan kepala daerah. Baik dalam hal menyusun anggaran, menyusun aturan, menyusun berbagai kebijakan pemda. Kalau DPRD-nya tidak memenuhi kuorum sebagaimana tatib kan tidak sah. Makanya merujuk UU yang ada," jelasnya.
Anggota DPRD Kota Malang mencatatkan rekor jumlah tersangka kasus korupsi terbanyak. Dalam kasus suap APBD-P 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Jumlah ini mengalahkan kasus suap APBD Pemprov Sumut yang menjerat 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka.
Baca juga:
Kader di DPRD Kota Malang jadi tersangka, Nasdem sudah ajukan PAW
Sudah masuk DCS, 20 bacaleg ini tersangkut kasus korupsi DPRD Kota Malang
20 Bacaleg tersangkut kasus korupsi DPRD Kota Malang
41 Anggota DPRD Kota Malang tersangka, gambar politik transaksional di daerah
Korupsi berjamaah, Golkar Minta DPC Kota Malang segera ganti anggota DPRD
KPK: Anggota DPRD Malang terima gratifikasi Rp 5,8 miliar dana kelola sampah