UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal bakal tekan peredaran uang palsu
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Salah satu manfaatnya adalah dapat menekan dan memberantas peredaran uang palsu.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Salah satu manfaatnya adalah dapat menekan dan memberantas peredaran uang palsu.
"Kita yakin UU ini secara khusus memerangi korupsi, ini sangat penting. Termasuk uang palsu, kalau ini berhasil maka akan dapat menekan (peredaran)," tutur Yasonna di Gedung Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, Selasa (17/4).
-
Dimana KPK menunjukkan uang yang disita dari Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Di mana Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat digelar? Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan 14 Lembaga Jasa Keuangan menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang dilaksanakan pada 27-29 Oktober 2023 di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
-
Bagaimana cara DPR RI agar BI dapat meningkatkan upaya pencegahan peredaran uang palsu? Untuk itu, kita harus mewaspadai hal tersebut. Apalagi motifnya semakin canggih. Ada uang yang dimutilasi, ada juga uang yang dicat ulang sehingga menyerupai pecahan uang tertentu. Khususnya pada pecahan uang rupiah baru yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan dengan baik,” ucap Puteri.
-
Kenapa diklaim bahwa PKB menolak uang Rp4 triliun? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Kenapa dukun itu mengedarkan uang palsu? Ia mengaku sudah menyebarkan uang palsu tersebut kepada dua orang yang di wilayah Doplang, Kabupaten Blora dan Malang.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Menurut Yasonna, RUU itu sudah dirancang sejak 2014 lalu dengan melibatkan semua kementerian dan stakeholder terkait, termasuk Bank Indonesia (BI). Kini drafting itu suda dimasukkan ke Kemenkum HAM dan dalam tahap penyelesaian.
"Sebenarnya sudah masuk Prolegnas 2018 dan beberapa waktu lalu sudah kita bahas bersama dan sudah hampir jadi. Tapi kemudian Bank Indonesia menyampaikan pandangan kembali. Pada 2017 kami sudah kirim surat ke presiden dan ada masukan dari Bank Indonesia. Nah sekarang ini penyempurnaan," jelas Yasonna.
Yasonna menambahkan, Kemenkum HAM tengah menyelesaikan tahap akhir RUU tersebut hingga sampai pada proses penandatanganan para menteri. Setelah itu, barulah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk selanjutnya dilayangkan ke DPR untuk disahkan.
Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku siap membahas RUU tersebut. Tentunya keberadaan undang-undang tersebut, jika kelak disahkan, dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.
"Kami di DPR siap saja menerima dan membahas RUU tersebut kalau pemerintah sudah serahkan kepada kami draftnya," ujar Bambang.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PPATK minta DPR segera bahas RUU pembatasan transaksi uang kartal
Cegah suap & politik uang, PPATK akan batasi transaksi tunai
PPATK tengah dalami aliran dana situs penyebar kabar hoaks
Ketua KPK nilai pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta terlalu tinggi
Cegah suap, Ketua DPR siap bahas RUU pembatasan transaksi uang tunai