Wali Kota Depok Sebut Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Ditanggung Pemerintah
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, biaya perawatan akan ditanggung pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Korban meninggal dunia akan mendapat santunan.
- Duduk Perkara Wali Kota Depok Mohammad Idris Dilaporkan!
- Kesaksian Korban Selamat, Detik-Detik Kecelakaan Bus Bawa Dosen Unpam di Tol Cipali yang Tewaskan Dekan
- Kemenhub Ungkap Penyebab Bus SMK Lingga Kencana Depok Kecelakaan di Ciater
- Kemenhub: Bus SMK Lingga Kencana Depok yang Kecelakaan di Ciater Tak Miliki Izin Angkutan
Wali Kota Depok Sebut Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Ditanggung Pemerintah
Biaya perawatan korban kecelakaan di Ciater, Jawa Barat akan ditanggung pemerintah. Korban luka yang dirawat di rumah sakit akan dibebaskan biayanya. Sedangkan korban meninggal dunia akan mendapat santunan.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, biaya perawatan akan ditanggung pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pihaknya juga akan berkordinasi dengan Dinas Sosial Depok untuk memastikan alokasi anggaran bagi korban meninggal dunia dan luka berat.
“Mudah-mudahan tidak ada yang meninggal lagi, bisa ditangani yang (luka) berat,” katanya, Minggu (12/5).
Dia mengaku belum tahu besaran nominal yang akan diberikan untuk korban meninggal dunia. Karena pihaknya harus mengecek ketersediaan anggaran di APBD Depok. Sebelumnya, pihaknya juga memberikan santunan untuk korban kecelakaan di Tol Cipali KM 54.
“Itu sudah kita berikan santunan kepada keluarga,” ujarnya.
Saat ini fokusnya adalah memberikan bantuan pada para korban. Semalam pihaknya bersama dengan Polres Metro Depok mengirimkan puluhan ambulan untuk menjemput korban luka dan meninggal dunia.
“Totalnya sekitar 34 mobil jenazah dan ambulans untuk diberangkatkan ke sana, sekarang sudah di sana semuanya,” ungkapnya.
Korban luka berat saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit di Subang. Karena mereka harus menjalani operasi terlebih dauhul dan tidak bisa dibawa langsung ke Depok.
“Kalau tidak salah ada 4 orang, selain itu luka sedang dan luka ringan dibawa berangsur-angsur setelah mereka dipersiapkam ambulans lebih lengkap,” tukasnya.
Dalam kecelakaan maut tersebut, sebanyak 10 orang terdiri dari guru dan murid meninggal dunia. Dari 10 jenazah, masih ada satu yang belum teridentifikasi. Jika sudah selesai identifikasi, jenazah langsung dibawa ke Depok.
“Keluarga minta ke rumahnya masing-masing, tapi saya bilang selesaikan identifikasinya, dan BAP-nya dengan kepolisian setempat diserahkan kepada Polres Metro Depok yang ke sana juga, nanti di sini diserahkan kepada keluarga dan tandatangan bahwa jenazah sudah diterima oleh pihak keluarga, sebab mereka tidak berkenan untuk ditempatkan ke RSUD, jadi langsung ke keluarga mereka,” ungkapnya.
Informasi terbaru jumlah korban meninggal berjumlah 12 orang. Terdiri dari 11 orang rombongan SMK Lingga Kencana dan satu otang pengendara motor yang merupakan warga Subang.
“Yang warga Depok ada 11 orang, saya tidak tahu siswa dan gurunya, didaftarnya ada 11 orang laki-laki dan perempuan, selebihnya luka ringan, dan ada 4 luka sangat berat dan harus ada tindakan langsung untuk penyelamatan mereka, karena yang patah itu tulang rusuk kalau tidak salah dan ada beberapa bedah saraf harus diselesaikan di sana,” bebernya.
Sedangkan korban selamat sudah sampai di Depok. Mereka langsung menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Antara lain di RS Bhayangkara Brimob Klapa Dua Depok.
“Demikian juga untuk ortopedi, kita sudah siapkan untuk 10 kalau memang dibutuhkan di sini, nanti pembagiannya kesepakatan dengan RSUD di sana (Subang),” katanya.
Dia meminta dilakukan evaluasi terhadap kegiatan seperti ini. Pemerintah akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di Depok karena ini terkait dengan masalah transportasi.
“Kalau tidak salah, bus pariwisatanya juga bukan dari Depok juga, karena memang ini langganan mereka dan sudah MoU, ini lah yang dipakai. Ini memang kolaborasinya tidak hanya Depok sendirian, ini harus bersama-sama,” ujarnya.
Dari peristiwa ini kata dia akan menjadi pelajaran. Dia menekankan pentingnya dilakukan evaluasi dari pemerintah pusat yang dapat mengkoordinasi semuanya.
“Misalkan dikeluarkan SOP setiap bus pariwisata harus lulus KIR, atau diulang kembali KIR-nya sebelum berangkat, nah ini bisa dilakukan, kalau memang dari pusat, karena kan lintas wilayah,” pungkasnya.