Wapres JK Sebut Revisi UU KPK Tidak Sepenuhnya Disetujui Pemerintah
"Contohnya soal dewan pengawas. Dewan Pengawas itu jangan terlalu dianggap itu akan merugikan KPK."
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan tidak semua usulan dari DPR akan disetujui dalam revisi Undang-undang (UU) Nomer 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia mengatakan pemerintah saat ini baru menyetujui beberapa hal dan tidak semua direvisi.
"Pemerintah hanya menyetujui beberapa hal tidak semua disetujui seperti katakanlah ada dalam itu penuntutan harus koordinasi dengan Jaksa Agung. Nggak perlu itu. Contohnya itu. Begitu juga soal laporan kekayaan jangan, ya tetap aja. Jadi mungkin dari sisi yang diusulkan DPR paling yang disetujui pemerintah setengah," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan Gazalba Saleh ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
JK pun mengapresiasi kerja KPK selama 17 tahun ini, tetapi seharusnya ada evaluasi terhadap KPK. Menurut JK, revisi tersebut justru dapat membuat kinerja KPK lebih baik. Kemudian, salah satu poin yang baik adalah usulan dewan pengawas. Menurut dia, revisi tersebut bukan untuk mempersulit kerja KPK. Dewan Pengawas diusulkan kata dia, agar mutu KPK berjalan baik.
"Contohnya soal dewan pengawas. Dewan Pengawas itu jangan terlalu dianggap itu akan merugikan KPK. Karena bisa saja Dewan Pengawas itu akan meningkatkan kinerja KPK. Contohnya kalau ada yang telat, hey kenapa telat," ungkap JK.
Sebelumnya Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai tidak masalah jika ada Dewan Pengawas untuk lembaga antirasuah. Namun, dia mengingatkan, keberadaan Dewan Pengawas akan memperumit kinerja KPK.
"Kalau tujuan untuk mengawasi kinerja KPK agar lebih baik, itu enggak masalah. Tapi kan ini Dewan Pengawas seolah-olah semuanya penyadapan lewat izin bersangkutan, nanti kan birokrasi lagi, memperbanyak birokrasi kan itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
Wacana keberadaan Dewan Pengawas muncul dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam revisi itu rencananya akan ada pembentukan Dewan Pengawas KPK yang anggotanya dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Alex mengakui memang perlu ada pengawasan dalam sebuah lembaga. Tetapi, dia menegaskan, KPK sudah banyak diawasi lembaga lainnya seperti DPR ataupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Intinya setiap lembaga atau organisasi harus diawasi, begitu kan. Permasalahannya apakah KPK selama ini selalu ada yang ngawasin? kan udah ada yang ngawasin, publik ngawasin, BPK ngawasin, DPR ngawasin juga," ungkapnya.
Baca juga:
Aksi Tokoh Lintas Agama Tolak Revisi UU KPK
Arief Poyuono: Revisi UU KPK Berdampak Tumbuhnya Virus Jadi Monster Korup
Demo Depan Gedung KPK, Pemuka Lintas Agama Tolak Revisi UU KPK
Airlangga Bantah Golkar Jadi Inisiator Revisi UU KPK
Dewan Pengawas KPK Dinilai Mampu Kurangi Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
Komisioner Sebut Keberadaan Dewan Pengawas Akan Perbanyak Birokrasi di KPK