Wiranto jengkel masalah jual beli jabatan
Wiranto jengkel masalah jual beli jabatan. Masalah pungli tidak lepas dari praktik jual beli atau dagang jabatan serta pengaruh di institusi pemerintahan. Dia juga menyoroti praktik pungli yang kini sudah sampai di sektor Pendidikan.
Sepanjang Oktober 2016 hingga Juli 2017, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 917 kasus. Tercatat 1.834 tersangka diamankan.
Masalah pungli tidak lepas dari praktik jual beli atau dagang jabatan serta pengaruh di institusi pemerintahan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kekesalannya. Dia menginstruksikan masalah pungli harus dibasmi. Tidak terkecuali praktik dagang pengaruh pejabat.
-
Apa yang dijual warga Baduy saat jalan kaki ke Jakarta? Warga adat Baduy di wilayah Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, memiliki tradisi menjual madu hutan ke luar daerah dengan berjalan kaki.
-
Apa yang Pakdhe Nurdin jual sekarang? "Alhamdulillah Pakdhe mendapat keuntungan melimpah dengan ini. Pakdhe mampu menjual puluhan porsi nasi goreng tanpa rasa khawatir merugi sebab waktu juga pakdhe gunakan untuk beribadah,"
-
Apa yang dijual oleh Sertu Sarijo setelah berdinas? Setelah saya berdinas, saya berjualan sate kronyos, " ungkapnya, demikian dikutip dari keterangan unggahan akun Instagram @tni_angkatan_darat.
-
Mengapa harga beras di Jakarta naik? Harga beras kualitas premium mengalami kenaikan menjadi Rp16.700 per kilogram dari kemarin Rp16.570.
-
Apa yang dijual oleh pria paruh baya tersebut? Dalam video itu tampak seorang pria paruh baya yang sedang menjajakan barang dagangannya yakni sebuah pulpen.
-
Apa saja bahaya MPASI yang dijual di pinggir jalan? MPASI yang dibiarkan di luar ruangan dalam waktu lama atau yang tidak tersertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa mengandung bakteri berbahaya.
"Masalah jual beli jabatan, betul sekali memang menjengkelkan sekali," kata dalam acara pertemuan dengan para pemimpin redaksi media di Kemenko Polhukam, Selasa (1/8).
Dia menambahkan, yang juga menjadi sorotan tim Saber Pungli adalah kenaikan pangkat dan mutasi jabatan. Kebijakan ini berpotensi memicu praktik pungli jika dilakukan di luar ketentuan.
"Sehingga kita harapkan ini jadi bersih karena jika tidak kita bersihkan sangat mengganggu profesionalitas dari jabatan-jabatan tertentu yang dibutuhkan profesi yang andal," katanya.
Dia juga menyoroti praktik pungli yang kini sudah sampai di sektor Pendidikan. Salah satunya saat pembangunan sekolah diizinkan mendapat dana dari partisipasi peserta didik. Ini seperti membuka peluang terjadinya pungli.
"Diizinkan mendapatkan dana partisipasi itu langsung banyak lagi pungli lagi, titipan lagi Jadi ini memang sesuatu yang harus kita waspada," katanya.
Bahkan Wiranto menyebutkan laporan masyarakat terhadap instansi pemerintah paling banyak terkait masalah pendidikan yang mencapai 18 persen. Bukan hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi Kementerian yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Satgas Pungli.
(mdk/noe)