Agung Laksono: Suara Sangat Menguat di Pengurus DPP Agus Gumiwang Sebagai Pelaksana Tugas Ketum Golkar
Agung melanjutkan untuk nama-nama yang akan ditunjuk partai tentu akan mengikuti hasil rapat pleno, termasuk kemungkinan Agus Gumiwang menjadi pelaksana tugas.
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, Partai Golkar bakal menggelar rapat pleno menyikapi Airlangga Hartarto mundur sebagai ketua umum. Dalam rapat pleno tersebut, menurut Agung, membahas penunjukan pelaksana tugas ketua umum dan musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa.
"Dalam rapat pleno nanti yang akan digelar dalam waktu dekat sehubungan dengan pengunduran diri ketua umum, kan ini sekarang sedang mau pemilihan kepala daerah, ya, pemilihan kepala daerah itu yang ditetapkan oleh partai harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal definitif. Jadi tetap akan diadakan munas," kata Agung saat dihubungi wartawan, Minggu (11/8).
- Agung Laksono Sindir Pengurus Golkar Rangkap Jabatan: Pembatasan Diperlukan Demi Kaderisasi
- Airlangga Hartarto Mundur, Agung Laksono Ungkap Sederet Kader Layak Jadi Ketum Golkar
- Ketua DPP Golkar: Kahar Muzakir Seharusnya jadi Plt Ketum Gantikan Airlangga Hartarto
- Tak Panjang Lebar, Ini Kata Luhut Usai Airlangga Mundur dari Ketum Golkar
Agung melanjutkan untuk nama-nama yang akan ditunjuk partai tentu akan mengikuti hasil rapat pleno, termasuk kemungkinan Agus Gumiwang menjadi pelaksana tugas ketua umum.
Agung tidak menampik Agus Gumiwang mendengar kandidat kuat menjadi pelaksana tugas ketua umum.
"Ada suara-suara seperti itu, tentu dari rapat pleno ke munasnya nanti, dari rapat pleno yang akan digelar minggu depan itu sampai munas itu, suara-suara yang sangat menguat di antara para pengurus DPP yang ada adalah Pak Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas sampai pada munasnya untuk memilih ketua Umum yang baru," kata Agung.
Golkar Jadwalkan Rapat Pleno 13 Agustus Tentukan Plt dan Munaslub
Beberapa petinggi Partai Golkar menyebut pengurus pusat partai menjadwalkan rapat pleno berlangsung pada Selasa (13/8) untuk menentukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan tanggal musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menyebut informasi itu dia terima dari Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Erwin Aksa.
â(Rapat) untuk tentukan plt. ketum (ketua umum) dan jadwal munas atau munaslub,â kata Agung Laksono.
Golkar menjadwalkan rapat pleno itu setelah Airlangga Hartarto mengumumkan dia mundur dari jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar pada Minggu.
Dalam rekaman video yang disiarkan Partai Golkar, Airlangga menyebut pengunduran dirinya terhitung sejak Sabtu malam (10/8).
Dengan demikian, posisi ketua umum itu perlu segera diisi oleh seorang pelaksana tugas, yang ditentukan dalam rapat pleno pengurus pusat partai.
âDalam rapat pleno nanti, yang akan digelar dalam waktu dekat sehubungan dengan pengunduran diri ketua umum, dan ini sekarang sedang mau pilkada (pemilihan kepala daerah) ya, pilkada itu yang ditetapkan oleh partai, harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen (sekretaris jenderal) definitif, jadi tetap akan diadakan munas,â kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.
- KPK Bicara Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Jet Pribadi Kaesang
- Said Abdullah Harap Pemerintahan Prabowo Jalankan Ajaran Bung Karno
- Kecam Keras Israel, Pangeran MBS Kembali Tegaskan Tidak Ada Normalisasi Tanpa Negara Palestina Merdeka
- Kemenag Sudah Bayarkan Asuransi Jiwa 497 Jemaah Haji Wafat, 8 Orang Dapat Tambahan dari Maskapai Senilai Rp125 Juta
- Ibu Hamil Keguguran Akibat Diseruduk Anjing, Pemilik Hewan Didenda Rp 193 juta
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024