Aktivis Curiga Pembahasan RKUHP dan Omnibus Law Mirip Revisi UU KPK
Pembahasan RUU krusial di tengah pandemi virus corona (Covid-19) dinilai tidak tepat. Sebab, kondisi saat ini tidak memungkinkan partisipasi publik dalam pembahasan legislasi.
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi mengingatkan DPR agar tak mengulangi kesalahan saat pembahasan RUU Omnibus Law, RKUHP dan RUU Permasyarakatan, seperti ketika merumuskan revisi UU KPK akhir tahun lalu. Pembahasan revisi UU KPK berujung tragedi.
Pembahasan RUU krusial di tengah pandemi virus corona (Covid-19) dinilai tidak tepat. Sebab, kondisi saat ini tidak memungkinkan partisipasi publik dalam pembahasan legislasi.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan bahwa RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang? DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
"Ini sangat memungkinkan proses pembentukannya didesain seperti UU KPK pada saat itu. Bukan tidak mungkin tidak menghiraukan masukan dari publik suara dari publik seperti halnya UU KPK yang menimbulkan masalah, protes dari masyarakat," ujar Veri saat diskusi daring, Minggu (5/4).
Dia melanjutkan, jika RUU tersebut tetap dilanjutkan maka akan cacat hukum. Karena secara prosedur partisipasi publik tidak terpenuhi.
"Karena pembahasan formil RUU itu bukan hanya melihat soal prosedur, tetapi soal aspek konstitusionalnya harus diperhatikan MK bagaimana mereka membuat dan membahas suatu UU," jelasnya.
Menurutnya, seharusnya Pemerintah dan DPR memberhentikan dahulu proses legislasi. Jangan sampai proses pembahasan RUU ini tak jauh beda dari revisi UU KPK yang akhirnya menimbulkan masalah baru.
"Bila ini tetap dilanjutkan untuk dibahas, kita patut menduga Pemerintah dan DPR akan melakukan hal yang sama seperti DPR pada akhir masa periode tahun 2019. Aspek krusial dilanggar DPR, karena partisipasi publik minim," tutur Veri.
Selain itu, Veri menyarankan kepada pemerintah sebaiknya menarik diri untuk pembahasan produk legislasi krusial pada saat seperti ini.
"Karena ini bukan soal lahirnya UU tapi bagaimana representasi masyarakat secara luas, mendengarkan masukan dari publik yang pro dan kontra, jangan hanya sekedar formalitas semata," tegasnya.
Baca juga:
Fokus Corona, Pemerintah Disarankan Tarik Diri dalam Pembahasan RUU Kontroversial
Lanjut Bahas RUU Kontroversi saat Pandemi Corona, DPR Dinilai Menghina Nalar Publik
Politikus Gerindra: Sadar Anggota DPR, Ini Bukan Saatnya Bahas Omnibus Law
Office Boy Dekat Ruang Ketua DPR Positif Corona, Rapid Test Langsung Digelar
Penjelasan Menkumham Yasonna Soal Pembebasan Napi Narkoba dan Korupsi