Anggaran tak jelas, Agung Laksono tolak pembangunan kompleks DPR

Agung menegaskan bahwa dalam konsep trias politica, pembangunan bukan dalam bentuk fisik.

Ketua Umum Partai Golkar kubu Munas Ancol, Agung Laksono menegaskan bahwa pihaknya menolak keras pembangunan tujuh proyek DPR. Sebab dalam pembangunan kompleks parlemen tersebut tidak ada kebutuhan yang bersifat mendesak.

Partai Golkar (kubu Agung Laksono) menolak rencana tersebut. Saya tidak setuju terhadap pembangunan, bukan saja karena anggarannya tidak jelas, juga karena urgensinya. Angkanya belum jelas untuk membangun kompleks parlementer," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nely Murni, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (17/8).

Agung menegaskan bahwa dalam konsep trias politica, pembangunan bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam visi dan sikap. Maka dari itu Agung menyatakan bahwa tujuan pembangunan itu keliru, harus dilakukan penijauan ulang terhadap tujuan pembangunan.

"Masyarakat melihat output dari parlemen terutama dalam legislasi. Masyarakat pasti tidak setujui dan membenarkan pembangunan tersebut. DPR harusnya menghasilkan undang-undang yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan negara ini," tuturnya.

Agung menjelaskan bahwa terkait jalan keluar, ada baiknya tetap memanfaatkan gedung yang sudah ada. Sebab saat ini perekonomian Indonesia tengah menghadapi guncangan yang keras.

"Mengingat kondisi negara kita yang seperti ini, kita harus pertimbangkan," ujarnya.

Agung berharap agar DPR fokus mengawasi kinerja kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut guna mempercepat proses pencairan dana dari masing-masing Kementerian.

"Juga pentingnya pasca pembuatan undang-undang adalah pembuatan Peraturan Pemerintah. Dulu itu ada seribu lebih undang-undang yang tidak mendapat Peraturan Pemerintah," tutupnya.

Sementara itu terkait konflik internal partai, Agung berjanji tidak akan meneruskan perseteruan dengan Aburizal Bakrie. Dia menegaskan bahwa apapun hasil keputusan Mahkamah Agung, kubunya akan menurut.

"Tapi siapa yang ditetapkan Mahkamah Agung ya itu yang akan kita sepakati. Siapa yang ditetapkan di situ, ya itu yang berhak memimpin. Mudah-mudahan bulan depan, tapi lebik cepat lebih baik," ujarnya.

Agung menegaskan bahwa khusus untuk pencalonan kepala daerah dalam pertarungan Pilkada serentak 2014, dia sepakat islah terbatas. Namun dia bersikukuh bahwa kubu Munas Ancol merupakan pengurus Golkar yang sah baik medapat SK Menkum HAM, maupun kemenangan di PTTU.

"Cuma ya karena kita diganggu, diputar lagi ke PTUN, ke PN Jakut, macem-macem diobok-obok gak karuan. Untung tak memakai undang-undang perkawinan. Akhirnya melalui Pengadilan Tinggi dikembalikan ke kubu kami," tuturnya.

Sejauh ini dari 269 daerah Pilkada, Partai Golkar dari kedua kubu mencalonkan di 219 wilayah. Sementara sisanya ada sekitar 50 daerah, masih dinyatakan bermasalahan di Panwaslu. Hal tersebut lantaran ada ketikdaksamaan pengusungan kedua kubu.

Ditanya soal kemerdekaan RI, Agung menegaskan bahwa Indonesia hanya merdeka sebatas politik. Sebab belum kentara kemerdekaan Indonesia secara ekonomi dan budaya.

"Ini adalah merupakan perjalanan yang cukup panjang. Kemerdekaan kita secara politik diakui betul. Kemerdekaan secara ekonomi masih dipertanyakan," akunya.

Menurut Agung, kemerdekaan Indonesia bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Melainkan menjadi tugas bersama bagi rakyat Indonesia.

"Agar kemerdekaan kita bisa sepenuh-penuhnya. Baik politik, ekonomi, maupun budaya. Mudah-mudahan kita bisa mawas diri, merubah sistem mental kita," tuturnya.

Meski begitu, Agung optimis perekonomian Indonesia akan membaik akhir tahun ini. Hal tersebut berdasarkan potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia masih bisa dikembangkan.

Baca juga:
Agung Laksono tak mempermasalahkan jika Jokowi menambah utang asing
Konflik internal, Golkar tidak ikut Pilkada di 9 daerah Jateng
Priyo sebut sebelum direshuffle, kabinet Jokowi sempat kedodoran
Bamsoet sebut reshuffle kabinet merusak citra Jokowi
Pasca putusan MK, DPR minta OJK perkuat konsolidasi organisasi