LIVE

Anggota MKD asal Hanura sebut kedatangan Luhut disidang tak penting

Nama Luhut cuma disebut 66 kali. Meski begitu, bekas Menteri Perindustrian itu tidak berada dalam rekaman.

MKD

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding menegaskan pemanggilan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di sidang dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto, tidak diperlukan. Tidak ada unsur kepentingan kehadiran Luhut dalam kasus ini.

Suding menjelaskan, nama Luhut cuma disebut 66 kali. Meski begitu, bekas Menteri Perindustrian itu tidak berada dalam rekaman melibatkan Setya, bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.

"Kehadiran Luhut tidak ada urgensinya. Saya tidak tahu urgensinya apa, karena tidak ada pertemuan dalam pembicaraan itu," kata Sudding di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (14/12).

Politikus Partai Hanura ini menjelaskan bahwa sejauh ini bukti yang didapat MKD sudah cukup. Maka dari itu bisa segera diambil kesimpulan bahwa ada pelanggaran etik Setya Novanto.

"Pelanggaran etik jelas. Sudah cukup bukti soal pelanggaran etika," tuturnya.

Sebelumnya, MKD memastikan Luhut hadiri sidang dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto, siang ini. Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin jalannya sidang.

"Kalau hari Jumat yang lalu nonformal, stafnya bilang akan hadir," kata Dasco.

(mdk/ang)
Menteri Luhut: Saya Tak Pernah Bilang Kepala Otorita IKN Tak Becus

Luhut membantah pernah menyatakan Bambang Susantono tidak becus bekerja di IKN

Luhut Binsar Pandjaitan
MKMK Tegaskan Kawal Putusan MK soal Pilkada: Keputusan Bersifat Final dan Mengikat

Yuliandri juga mengatakan bahwa MKMK memiliki fokus untuk menjaga muruah dan martabat MK.

MKMK
Mahfud Tegaskan Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Minimalkan Potensi Kotak Kosong

Menurut Mahfud, Putusan MK tersebut harus diterapkan pada Pilkada 2024.

Mahfud MD
Mahfud Tegaskan Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Minimalkan Potensi Kotak Kosong

Menurut Mahfud, Putusan MK tersebut harus diterapkan pada Pilkada 2024.

Mahfud MD
Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Putusan MK
Terduga Pembuang Jasad Wanita dalam Gulungan Kasur Diringkus

Terduga berinisial HH, merupakan kerabat dekat korban yang jasadnya dibuang di tengah jalan dalam gulungan kasur.

penemuan mayat
Mahfud Soal Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu: Enggak Perlu Dukungan Saya, Itu Urusan Parpol

"Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud

Mahfud MD
Menko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda

Luhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.

Pajak Hiburan
Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

dkpp
Menko PMK Minta Dukungan Wapres untuk Mempercepat Buffer Zone di Tol Merak Demi Urai Kemacetan

Menko PMK Minta Dukungan Wapres untuk Mempercepat Buffer Zone di Tol Merak Demi Urai Kemacetan

menko PMK Muhadjir Effendy
300 Hektare Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, Ini Penyebabnya

Kepastian karhutla akibat ulah petani, kata Yuliani, setelah kepolisian bersama Dinas LHK Sumut melakukan penyelidikan.

Danau Toba
Mahfud soal Kertas Suara di Malaysia Sudah Tercoblos 03: Bisa Jadi Operasi Pihak Lain

Mahfud menilai bisa saja hal itu menjadi salah satu operasi dari pihak lain seakan-akan pasangan nomor urut 3 melakukan kecurangan.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
Menko Luhut Beri Sinyal Azwar Anas Bakal Jadi Menteri di Era Prabowo-Gibran

Pernyataan Luhut mengisyaratkan kemungkinan Anas akan kembali terlibat dalam pemerintahan mendatang.

Abdullah Azwar Anas