Antisipasi Pilpres Dua Putaran, KPU Gandeng TNI-Polri Distribusikan Logistik ke Pelosok

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap persiapan logistik untuk Pilpres 2024. Kendati pendaftaran peserta Pilpres 2024 belum dibuka, KPU mengantisipasi pertarungan capres dan cawapres berlangsung dua putaran.

"Hasil tidak bisa diprediksi, sampai sekarang saja soal calon siapa juga belum karena belum sampai ke waktu pendaftaran presiden," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Hasyim menjelaskan, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2004, ada lima pasangan capres dan cawapres yang diakhiri dengan Pilpres dua putaran. Kemudian pada Pilpres 2009 ada tiga capres dan cawapres, namun berlangsung satu putaran.

Selanjutnya Hasyim mengatakan, pada Pilpres 2014 dan 2019 yang diikuti dua pasangan capres dan cawapres. Artinya menurut Hasyim, berapa pun jumlah pasangan calon KPU sudah siap menggelar pesta demokrasi tersebut.

"KPU harus harus merencanakan situasi yang tidak bisa diprediksi, kita tidak bisa tahu paslon berapa, kita tidak bisa tahu jadinya nanti ada berapa, tapi saat situasi memenuhi syarat untuk putaran kedua maka KPU harus merencanakan supaya segala sesuatunya sudah siap, baik anggaran logistik dan lainnya," ujar Hasyim.

Hasyim memastikan anggaran logistik untuk Pilpres 2024 putaran kedua sudah siap. Anggaran itu sudah disetujui Komisi II DPR RI dengan pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.

"Hanya saja untuk pencairannya itu membutuhkan syarat terjadinya Pilpres putaran kedua," kata Hasyim.

Hasyim melanjutkan, syarat dimaksud terkait pemutakhiran data pemilih. Hasyim mengatakan, pemutakhiran data akan ada dinamika jumlah pemilih yang bisa berpengaruh terhadap jumlah surat suara yang akan dicetak.

"Pilpres putaran kedua juga harus memperhatikan pemilih di luar negeri, mereka harus dilayani, segala sesuatu sudah kita rencanakan. Hanya saja saat ini kita persiapkan untuk yang ada di depan mata kita dahulu," kata Hasyim.

Distribusi Logistik Gandeng Aparat

KPU menggandeng TNI/Polri untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024. Fungsi TNI/Polri sangat dibutuhkan demi menjangkau lokasi pemilih yang berada di wilayah terpencil di pelosok Tanah Air.

Koordinasi dilakukan KPU kepada pemerintah, TNI/Polri terkait logistik Pemilu seperti surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta, posisi terakhir berada di KPU Kabupaten/Kota. Kemudian dilipat disortir sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Sehingga kami minta tim mengidentifikasi daerah terluar, terjauh terpencil, tersulit di daerah mana saja untuk menuju ke sana transportasinya apa? Jadi kami siapkan TNI/Polri," kata Hasyim.

Selain cara pendistribusian logistik, Hasyim memastikan KPU juga akan berkordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) untuk mengetahui prakiraan cuaca sepanjang masa produksi dan distribusi suara yang akan dimulai Oktober mendatang. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatisi bencana alam yang umumnya terjadi pada periode tersebut.

"Kita sudah mengetahui pemungutan suara 14 Februari 2024, sementara cuaca kita ada kemarau dan penghujan dan secara periodik musim penghujan itu Oktober sampai April artinya kira-kira pengadaan barang logistik distribusi dan bahkan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara ada di musim penghujan," kata Hasyim.

Hasyim memastikan, tim KPU sejak awal tahun sudah bergerak di tiap provinsi, kabupaten/kota untuk melihat pola cuaca pada Oktober 2022 hingga April 2023.

Menurut Hasyim, seandainya terjadi bencana tanah longsor, ombak tinggi, hujan deras yang menyebabkan banjir, KPU sudah tahu titik lokasinya.

"Dengan begitu teman-teman di KPU provinsi, kabupaten/kota bisa mendesain dan memprediksi penempatan dan pendistribusian logistik, termasuk kami berkordinasi juga dengan BMKG yang mempunyai kewenangan soal ini,” Hasyim menandasi.

Sebagai informasi, KPU RI akan mencetak 1.208.921.320 lembar surat suara untuk Pemilu 2024.

Surat suara itu meliputi surat suara pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Artinya, tiap pemilih akan mendapatkan lima jenis surat suara untuk dicoblos pada 14 Februari 2024.