Bambang protes Kapolri tak masukkan anggaran pemberantasan korupsi
Kapolri bersama sejumlah menteri memaparkan rancangan anggaran 2016 di Banggar DPR.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Bambang Soesatyo mencecar Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti saat rapat kerja lanjutan dengan pemerintah untuk membahas rancangan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Bambang mengaku bingung dengan Jenderal Badrodin yang tak memasukkan anggaran untuk pemberantasan korupsi di tubuh Polri.
"Interupsi pak ketua, saya mau nanya Kapolri Badrodin. Kenapa di anggaran 2016 Kapolri tak masukkan anggaran untuk pemberantasan korupsi, di sini tertulis hanya pemberantasan narkoba dan terorisme saja," kata Bambang di ruang sidang banggar, DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9)
Mendapat pertanyaan itu, Badrodin kemudian melihat kembali berkas-berkas yang dibawanya dalam rapat. Badrodin pun sempat bertanya pada Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang ikut hadir.
"Nanti akan kami tambahkan Pak," kata Badrodin singkat menjawab pertanyaan Bambang Soesatyo.
Untuk diketahui, anggaran Polri naik signifikan untuk Tahun Anggaran 2016. Jatah Korps Bhayangkara naik Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, menjadi Rp 57,1 triliun. Kenaikan yang didapat Polri adalah yang terbesar dibanding kementerian atau lembaga lain.
Polri sebelumnya sudah mengajukan kenaikan tunjangan kepada pemerintah. Ketika itu, Irjen Tito Karnavian menjabat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) menyebut Polri menghendaki kenaikan tunjangan kinerja. Per Juni 2015, Polri baru mendapat 33 persen.
Tito mengatakan, jika tunjangan kinerja dinaikkan, kultur di Kepolisian berubah lebih baik. Menurutnya, saat ini banyak pejabat di Polri berebut jabatan untuk mendapat uang lebih.
Dia juga mengatakan, tunjangan-tunjangan lain juga dirasa masih kurang memadai. Salah satunya tunjangan bagi anggota di wilayah perbatasan.
Baca juga:
Serapan anggaran buruk, Banggar DPR kumpulkan semua menteri Jokowi
Kapolri diperiksa MKD jadi saksi kasus kop surat Henry Yosodiningrat
Waseso dicopot, Bamsoet bilang Susi dan Jaksa Agung juga buat gaduh
PDIP tegaskan tak berniat jadikan Puan Maharani sebagai ketua DPR
Selain 3 menteri PDIP, Nusron Wahid juga masih terdaftar anggota DPR
-
KPR Kilat BRI itu apa? Sebagai informasi, program KPR Kilat BRI adalah pembiayaan KPR BRI dengan jangka waktu pendek sampai dengan 5 tahun.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan Djamaluddin Adinegoro lahir? Gunakan Nama Samaran Djamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, sebuah kecamatan di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 14 Agustus 1904.
-
Kapan M. Hasan menjabat sebagai Kapolri? Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Mohamad Hasan adalah seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia di era Orde Baru (1971-1974) dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dari tahun 1974 hingga 1978.