Bamsoet Sudah Dapat Ketua MPR, Kok Airlangga Dibilang Langgar Kesepakatan?
Loyalis Airlangga sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, ketua umumnya tidak pernah melanggar kesepakatan apapun. Kata dia, justru Bamsoet yang melanggar kesepakatan. Bahkan dia sudah dapat manfaat dari kesepakatan itu yakni jadi Ketua MPR.
Kubu Airlangga Hartarto menegaskan, tak pernah melanggar kesepakatan 'gencatan senjata' dengan Bambang Soesatyo di Munas Golkar. Sebelumnya, kubu Bamsoet sebut Airlangga yang melanggar kesepakatan dari syarat yang sudah dibuat.
Loyalis Airlangga sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, ketua umumnya tidak pernah melanggar kesepakatan apapun. Kata dia, justru Bamsoet yang melanggar kesepakatan. Bahkan dia sudah dapat manfaat dari kesepakatan itu yakni jadi Ketua MPR.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Kok Pak Airlangga jadinya yang melanggar kesepakatan ya? Kan waktu itu kesepakatan antara Pak Airlangga dan Bamsoet dan yang sudah mendapat manfaat dari kesepakatan itu Pak Bamsoet. Yang melanggar Bamsoet kok jadi Pak Airlangga yang melanggar gitu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
Doli meminta pemahaman soal kesepakatan kursi pimpinan MPR tidak boleh diubah-ubah. Pasalnya Bamsoet yang telah melanggar kesepakatan.
"Saya kira yang melanggar itu, yang ucapannya hari ini A besok B itu yang melanggar. Jadi jangan di balik balik. Kok sekarang diopinikan Pak Airlangga yang melanggar," ungkapnya.
Kendati demikian, Doli juga tidak yakin apakah Bamsoet akan benar maju. Sebab, saat ini dia belum pernah mendengar Bamsoet memastikan ingin maju dalam pemilihan ketua.
"Yang jelas saya tanya, bagaimana kalau sekarang Pak Bamsoet maju? Sejauh ini saya belum pernah mendengarkan langsung statement resmi dari Bamsoet yang menyatakan dia mau maju," ucapnya.
Airlangga Disebut Langgar Kesepakatan
Ketua Timses Bamsoet, Ahmadi Noor Supit menilai, soal kesepakatan yang disinggung Airlangga di Rapimnas sudah clear di tingkat internal. Menurut dia, Airlangga yang melanggar kesepakatan itu.
"Itu kita clear, yang sedang terjadi saat itu, realisasinya seperti apa kita menganggap bahwa yang wanprestasi bukan kita, yang wanprestasi adalah Airlangga," kata Supit saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/11).
Sayang, Supit tak mau merinci detil apa saja syarat-syarat dari sebuah kesepakatan tersebut. Dia hanya menegaskan, terjadinya kesepakatan apabila kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat tersebut.
Ibarat Jual Beli Rumah
Dia mengilustrasikan saat terjadinya jual beli rumah. Pihak penjual dan pembeli harus menyepakati persyaratan yang sudah dibuat keduanya.
"Kalau syarat tidak dipenuhi tidak dilaksanakan, artinya kesepakatan itu menjadi tidak ada. Kan dalam kesepakatan kedua belah pihak harus melaksanakan apapun yang menjadi deal," kata Supit.
"Gampangnya begini, kalau kita mau beli rumah misalnya, harganya Rp60 juta dengan syarat keluar tanggal sekian, dan lainnya, kalau semua tidak dilaksanakan berarti kesepakatan tidak ada kan? Karena persyaratan itu bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen kesepakatan," tambah Supit.
Supit mengatakan, syarat-syarat yang dirahasiakan itu tidak dipenuhi oleh Airlangga. Sehingga dia memastikan bahwa Bamsoet sudah pasti akan maju di Munas awal Desember nanti.
"Karena yang sudah terjadi begitu (Airlangga tak penuhi syarat). Ini belum terjadikan Munas, bagian dari persyaratan menjelang Munas, itu semua tidak terpenuhi satupun," tutup dia.
(mdk/rnd)