Basarah Tegaskan Gagasan Menghidupkan GBHN Muncul di MPR Sejak 2014
Upaya untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam sistem politik Indonesia menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, telah ada sejak MPR periode 2009-2014.
Upaya untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam sistem politik Indonesia menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, telah ada sejak MPR periode 2009-2014.
"Gagasan menghadirkan Haluan Negara merupakan kesepakatan seluruh kekuatan politik yang ada di MPR masa jabatan 2009-2014 dengan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014," papar Basarah di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).
-
Kapan Abdurrahman Baswedan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional? Atas jasa-jasanya semasa hidup, ia diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2018 di Istana Kepresidenan Jakarta.
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
-
Siapa Pratama Arhan? Lemparannya Nyaris Jadi Goal, Simak Deretan Fakta Pratama Arhan Siapa Pratama Arhan? Lemparan dalam nyaris jadi goal Pertandingan Indonesia vs Argentina yang digelar kemarin (19/6) membawa nama Pratama Arhan jadi sorotan.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Kapan Pratama Arhan menunjukkan kemesraan dengan Azizah Salsha? Saat kembali ke Indonesia pada September 2023 sebagai suami istri, Zize dan Arhan mulai menunjukkan kemesraan mereka yang sempat dipertanyakan oleh banyak orang.
-
Kapan BPH Migas mengimbau SPBUN untuk memeriksa Surat Rekomendasi? “Karena BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna,
Basarah melanjutkan, keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014/2019 dengan melakukan melakukan komunikasi ke beberapa lembaga negara. Selain itu, MPR juga terus melakukan penggodokan konsep, dan hingga ke pembentukan panitia sementara tentang haluan negara.
Pembentukan panitia tersebut diputuskan dalam sidang paripurna MPR pada 16 Agustus 2018. Hal itu, menurut Basarah, merupakan bentuk nyata adanya kesepakatan di MPR tentang perlunya GBHN.
"Dan ditegaskan lagi oleh Ketua MPR RI dalam sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2019," katanya.
Di samping itu, kata Basarah, terdapat juga kesepakatan ihwal pentingnya GBHN dalam rapat konsultasi antara pimpinan lembaga negara tanggal 19 Januari 2019. Di samping juga kesepakatan MPR dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 14 Maret 2018.
"Dengan demikian wacana menghadirkan GBHN merupakan agenda resmi MPR RI," tegas Basarah.
Baca juga:
Ketua MPR Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat Meski UUD 1945 Diamandemen
PDIP Nilai GBHN Dapat Selaraskan Visi Presiden dan Kepala Daerah
JK: Kalau Kita Ada GBHN, Calon Presiden Mengampanyekan Apa?
Kompak Ingin Hidupkan GBHN, PDIP dan Gerindra Dinilai Jalin Rekonsiliasi
Bentuk Tim Amandemen UUD '45, PKB Tak Ingin Presiden Tersandera GBHN
VIDEO: JK Nilai Adanya GBHN Capres Tak Perlu Buat Program Kerja