Cari hakim konstitusi, DPR disarankan bentuk tim independen

Tim ini harus betul-betul independen dan dari luar partai.

2014-02-19 12:47:42

Mahkamah Konstitusi

Wakil Ketua Komisi III Al Muzzammil Yusuf berpendapat, untuk memilih calon hakim Mahkamah Konstitusi ( MK ), alangkah baiknya internal komisi hukum DPR membentuk tim pakar atau tim ahli untuk menyeleksi. Tim ini harus betul-betul independen dan dari luar partai.

"Kalau menurut saya, DPR perlu membentuk tim pakar atau tim ahli independen," ujar Muzammil kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).

Apalagi, tegas Muzammil, sekarang ini waktunya sudah dekat menjelang Pemilu 2014. Yang mana terjadinya sengketa pemilu di MK amat rawan dilakukan dan di MK pun sedang mengalami kekosongan hakim.

Adapun tim ahli untuk menyeleksi calon hakim MK , Muzammil menegaskan, harus betul-betul orang yang profesional.

"Figur seperti Pak Buyung, Pak Bagir Manan sebaiknya dimasukkan dalam tim ahli seleksi," tegasnya.

Lebih lanjut, Muzammil menambahkan, seleksi calon hakim MK di DPR yang dilakukan tim ahli yang profesional adalah sebagai salah satu langkah untuk memulihkan citra MK . Pasca-kasus suap mantan Ketua MK , Akil Mochtar.

"Kalau pemilihan hakim ini akan mempengaruhi partisipasi publik terhadap pemilu," tandasnya.

Seperti diketahui, Setelah Akil Mochtar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK ) karena terlibat kasus suap. DPR diberikan kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi untuk menggantikannya.

Saat menjadi hakim konstitusi, Akil merupakan calon yang diajukan DPR untuk mengisi satu dari sembilan kursi hakim konstitusi. Atas alasan itu, Komisi III DPR kini membuka pendaftaran calon hakim konstitusi.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/tyo)

Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.

RUU Perampasan Aset 1 tahun yang lalu

RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Wantimpres 1 tahun yang lalu

Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?

Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Cak Imin 1 tahun yang lalu

Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?

Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Cak Imin 1 tahun yang lalu

Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Revisi UU Kementerian Negara 1 tahun yang lalu

DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Jokowi 1 tahun yang lalu

RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Dewan Pertimbangan Presiden 1 tahun yang lalu

DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa 1 tahun yang lalu

Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.

UU TNI 1 tahun yang lalu

Momen Cak Imin Berkemas Tinggalkan Senayan Usai 20 Tahun di DPR

Setelah 20 tahun berkarier sebagai legislator, Cak Imin akhirnya berkemas-kemas meninggalkan gedung parlemen.

Cak Imin 1 tahun yang lalu

Dukung Usulan MK, PDIP Dorong Rekayasa Konstitusional untuk Pencalonan Capres-Cawapres

Said memastikan, tidak akan ada hak yang dikurangi dari setiap partai bila ingin mengajukan sendiri calon presiden dan wakil presidennya.

Said Abdullah 1 minggu yang lalu

Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.

DPR 1 tahun yang lalu

HUT ke-79 DPR, Puan Tekankan Komitmen DPR Selaras Dengan Amanat Konstitusi

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka memperingati HUT ke-79. Rapat ini sekaligus penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun 2023-2024.

Berita Puan Maharani 1 tahun yang lalu