Demo di Gedung DPRD, Mahasiswa tuding polisi tak netral di Pilgub Sumut
Mahasiswa yang berunjuk rasa mengatasnamakan Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara. Mereka merupakan gabungan dari presidium mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Medan.
Seratusan mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Rabu (25/4). Mereka menuding polisi tidak netral pada Pilgub Sumut.
Mahasiswa yang berunjuk rasa mengatasnamakan Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara. Mereka merupakan gabungan dari presidium mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Medan.
-
Kapan Suku Rejang tiba di pesisir barat Sumatera? Mereka diduga berlayar melintasi lautan dan menepi di pesisir barat Sumatera pada abad ke-2.
-
Siapa saja yang dibebani dengan pajak di Sumut? Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang.
-
Kapan Prabowo tiba di Sumatera Barat? Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman pada Sabtu (9/12) pagi.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Kapan Hari Sirkus Sedunia diperingati? Hari Sirkus Sedunia yang diperingati setiap tanggal 17 April, adalah sebuah perayaan internasional yang didedikasikan untuk menghormati dan mengapresiasi seni pertunjukan sirkus serta para pemain dan seniman yang terlibat di dalamnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Prabowo Subianto di Sukabumi? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meresmikan lima titik sumber air di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).
Pengunjuk rasa menyatakan ada sejumlah indikasi ketidaknetralan Polda Sumut pada Pilgub Sumut. Salah satunya terkait penanganan kasus pindana Pilkada dengan tersangka Jopinus Ramli (JR) Saragih. Kasus itu lenyap begitu saja setelah adanya statemen dukungan dari Bupati Simalungun itu kepada salah satu pasangan calon.
Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara juga menyatakan bahwa mereka mendapat informasi tentang intervensi dari petinggi Polda Sumut kepada kepala daerah untuk pemenangan salah satu pasangan calon.
"Kami punya dasar untuk mengatakan ini. Kami mempunyai rekaman audio terhadap kasus ini. Tidak bisa saya bicarakan secara detail, mungkin meminta dan gerakan intervensi dan intimidasi (melalui) komunikasi, yakni meminta dukungan wajib kepada salah satu paslon gubernur Sumut. Lebih dari dua kepala daerah yang diintervensi," kata Abdul Razak Nasution, koordinator aksi.
mahasiswa demo di gedung DPRD Sumut ©2018 Merdeka.com/Yan Muhardiansyah
Abdul Razak menyatakan, siap mempertanggungjawabkan tudingan itu. "Kami pun tidak berani asal-asalan ke sini," ucapnya.
Pengunjuk rasa menyatakan mereka tidak ingin institusi Polda Sumut berubah fungsi menjadi lembaga politik. Karenanya mereka meminta agar DPRD Sumut memanggil Kapolda Sumut yang dianggap tidak netral pada Pilgub Sumut. DPRD Sumut juga didesak mengeluarkan rekomendasi ke Mabes Polri agar Irjen Pol Paulus Waterpauw dicopot dari jabatannya.
Demonstrasi massa sempat diwarnai aksi menggoyang pagar gedung DPRD Sumut. Mereka memaksa agar gerbang dibuka.
Setelah pagar dibuka, pengunjuk rasa tetap di tempat. Mereka kemudian ditemui Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djuli. Dia meminta agar pengunjuk rasa menyerahkan bukti dari tudingan ketidaknetralan Polri itu.
"Saya meminta kepada adik-adik untuk menyerahkan bukti-bukti adanya intervensi yang dilakukan oleh petinggi Polda Sumut," ucap Nezar.
mahasiswa demo di gedung DPRD Sumut ©2018 Merdeka.com/Yan Muhardiansyah
Pengunjuk rasa dan Nezar pun sepakat untuk melaksanakan rapat dengar pendapat dalam waktu dekat. Pihak mahasiswa menyatakan akan menbuka semuanya pada forum itu.
Sementara, Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, yang dikonfirmasi wartawan, membantah tudingan mahasiswa itu.
"Jangan macam-macam, nggak mungkin itu. Apalagi kapolda nggak ada familinya di sini. Jangan sembarang menuduh," tegasnya.
Dia juga yakin polisi tetap netral. Terlebih netralitas itu kembali ditegaskan saat kedatangan Kapolri dan Panglima TNI ke Medan beberapa hari lalu.
Terkait kasus pidana pemilu dengan tersangka JR Saragih yang dinilai jalan di tempat, MP Nainggolan menyatakan kasus itu ditangani Sentra Gakkumdu, bukan Polda Sumut. Meskipun Bawaslu Sumut menyatakan proses kasus itu berada di tangan penyidik kepolisian yang tergabung di Gakkumdu, Nainggolan bersikeras kasus itu tidak ditangani polisi.
"Ada polisi, ada jaksa, ada panwas, satu atap. Jadi (ditangani) Gakkumdu itu. Sama ini seperti KPK ada polisi ada jaksa. Itu tetap gakkumdu bukan Polda Sumut," jelasnya.
Baca juga:
Bawaslu Sumut bingung polisi di Gakkumdu belum serahkan JR Saragih ke jaksa
Demokrat tegaskan JR Saragih dukung Djarot-Sihar pernyataan pribadi bukan partai
Bawaslu dalami video JR Saragih kampanyekan Djarot-Sihar
Beredar video JR Saragih ajak pendukung pilih Djarot-Sihar di Pilgub Sumut
Akhir perjuangan JR Saragih demi ikut Pilgub Sumut
JR Saragih terima putusan PTTUN, minta pendukung tak golput di Pilgub Sumut
Berkas perkara lengkap, JR Saragih segera disidang