Demokrat akan Bahas e-KTP Tercecer ke DPR
Hinca menilai permasalahan tercecernya e-KTP ini bukan hanya sekali maupun dua kali terjadi kembali. Namun, sudah berkali-kali.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebutkan, kasus tercecernya e-KTP sangatlah serius. Sebab, dia menilai permasalahan tercecernya e-KTP ini bukan hanya sekali maupun dua kali terjadi kembali. Namun, sudah berkali-kali.
"Gini, kami masih mendiskusikan terus. Tapi bahwa persoalan KTP elektronik yang tercecer ini serius. Karena kemarin saya di daerah juga ditanyain oleh masyarakat, publik bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Kecuali baru sekali, enggak sengaja, oke lah. Ini tercecer lagi, tercecer lagi di saat kampanye sedang berlangsung selama tujuh bulan dan sudah setengah," kata Hinca saat ditemui di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Senin (10/12).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
Menurut Hinca, e-KTP adalah modal utama dalam segala pemilihan. Termasuk pemilihan presiden 2019 mendatang. "Padahal KTP itu adalah sumber utama untuk menentukan berapa suara yang harus diperebutkan oleh peserta pemilu," tegasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan membahas hal ini di dalam rapat seluruh anggota DPR.
"Jadi kalau Mas Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menyampaikan itu, saya kira ini isu e-KTP yang penting, dan Demokrat akan terus memperbincangkan ini. Dalam waktu yang singkat akan kami kasih tahu bagaimana perkembangannya," pungkasnya.
Baca juga:
Polisi Buru Pembuang e-KTP di Duren Sawit
Polisi Tangkap Pelaku Penjualan Blangko e-KTP Secara Online
Wakil Ketua DPR Minta Kemendagri Usut e-KTP Tercecer di Duren Sawit
Karut Marut e-KTP, Kemendagri Pastikan Tak Ada Pegawai Dukcapil Terlibat Pemalsuan
Temuan Sekarung e-KTP, Dirjen Dukcapil Pastikan Tak Ada Sistem Keamanan yang Jebol
Catat, Warga yang Punya Dua NIK atau KTP Bisa Terancam Pidana