Demokrat Dinilai Selamat dari Upaya 'Di-Golkar-Kan'
"Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib Demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK Kemenkum HAM," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (3/1).
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, langkah yang diambil Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap upaya kudeta adalah tepat.
Sebab, dari pengalaman yang terjadi di partai lain seperti Golkar, PPP dan Berkarya, dualisme berhasil dilakukan dan kubu pendukung pemerintah yang menang.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
"Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib Demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK Kemenkum HAM," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (3/1).
Politik belah bambu yang dialami Partai Demokrat saat ini bukan hal yang baru dan sudah pernah dialami oleh partai politik sebelumnya. Seperti Golkar yang pernah pecah dengan adanya dualisme kepengurusan antara kelompok Aburizal Bakrie alias Ical dengan kelompok Agung Laksono.
Bahkan masalah tersebut berangsur-angsur sejak 2014 sampai dengan 2016 ketika putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi kubu Agung dan mengesahkan kubu Ical. Hingga selesai pada disahkannya dalam Munas Luar Biasa Golkar yang digelar di Nusa Dua, Bali.
"Politik belah bambu juga hal yang sama pernah menyasar internal Partai Golkar, munculnya dualisme kepengurusan via munas Ancol dan Munas Bali," jelasnya.
Tidak hanya Golkar, Pangi juga menarik beberapa Partai Politik yang mengalami dualisme kepemimpinan seperti PPP dam Partai Berkarya besutan Tommy Suharto.
"Hal sama juga terjadi dualisme pada partai PPP pada munaslub Jakarta dan Surabaya, kemudian baru-baru ini peristiwa tragis yang dialami partai berkarya, dualisme kepengurusan Tommy Soeharto melalui kudeta yang dilakukan Muchdi Purwoprandjono, lalu SK Kemenkum HAM mengesahkan kepengurusan Muchdi," bebernya.
Atas hal itu, Ia menjelaskan bila pola gerakan politik pengambilan kekuasaan dalam internal parpol semuanya sama. Dengan memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat untuk mengambil momentum ketika benturan kubu di dalam internal partai yang kian mengeras.
"Memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, menyelenggarakan Munaslub, Kemenkum HAM yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemestry kekuasaan, cenderung partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut," jelasnya.
Namun demikian, Pangi melihat bila Partai Demokrat telah berhasil lolos dari ancaman perpecah belahan partai yang coba dilakukan oleh berbagai pihak.
"Saya mencermati, bahwa Partai Demokrat selamat dan lolos dari operasi khusus mengambil paksa atau kudeta terhadap partai tersebut, yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan, kita tahu bahwa Partai Demokrat yang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan kekuasaan," jelasnya
"Paling tidak Partai Demokrat cukup mahir dan piawai mengendus dan mampu dengan cepat mengantisipasi upaya politik belah bambu menyasar partai tersebut, berhasil menggagalkannya, akibat operasi tersebut mengalami patahan di tengah jalan," tambahnya.
Oleh sebab itu, Pangi menambahkan, bila langkah Putra SBY selaku penerus trah kepemimpinan Partai Demokrat dinilai sangatlah wajar, ketika mempertahankan kepemimpinannya.
"Paling tidak ini bisa saja menjadi pembelajaran bagi yang melakukannya, ternyata candu kekuasaan mengambil alih pimpinan elite sentral partai dengan cara-cara inkonstitusional atau cara paksa bisa dihentikan, agar tidak menjadi candu kekuasaan. Wajar saya pikir Partai Demokrat membela diri, mempertahankan kekuasaan itu adalah seni berkuasa," tuturnya.
Terlebih, kata dia, politik belah bambu melalui Munaslub dengan pengesahan kepengurusan SK Kemenkum HAM dinilai lebih murah. Yang menjadi jalan pintas untuk peroleh posisi Ketua Umum partai, ketimbang mendirikan partai yang membutuhkan usaha, biaya, dan pengorbanan yang tak sedikit.
"Maka ada pikiran liar mengambil alih ketum partai dengan cara paksa melalui munaslub sangat menjanjikan ketimbang mendirikan partai baru dari fenomena dan bentangan emperisme selama ini," Tuturnya.
AHY Beberkan Isu Politik Pecah Bambu
Diketahui, AHY mengungkap upaya kudeta di partainya yang dilakukan oleh sejumlah pengurus dan mantan pengurus Demokrat. AHY juga mengungkap upaya itu melibatkan orang di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tak lama berselang, Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief mengungkap orang tersebut adalah KSP Moeldoko.
Meski mengakui melakukan pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat, Moeldoko tak membantah atau mengakui ingin mengkudeta AHY dari kursi ketum.
Baca juga:
PKS Dukung AHY Bongkar Dalang Kudeta Partai Demokrat
Demokrat: Jangan Dianggap Kami Berhadapan dengan Istana
Demokrat: Moeldoko Jangan Bicara Capres-capresan, Kasihan Presiden
Eks Politikus Demokrat: KLB Bukan Hal Inkonstitusional, Diatur dalam AD/ART
Ketua Demokrat Sulsel Mengaku Digoda 2 Senior untuk Mengkudeta AHY
PPP Diminta Tak Ikut Campur Soal Emil Dardak Masuk Bursa Ketua Demokrat Jatim