Demokrat Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Proyek Kereta Cepat Berakhir Mangkrak
Ibas juga menuturkan, fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk penyertaan modal negara terus-menerus.
Pemerintah mengamini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lantaran memerlukan dana tambahan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, sebaiknya proyek tersebut dilakukan audit yang menyeluruh.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
-
Kenapa harga mobil di "Kerajaan Mobil" terbilang murah? Harga mobil di sini bisa murah-murah karena perputaran uangnya cepat. Jadi kami menyediakan mobil dengan harga yang terjangkau sesuai kemampuan. Jadi menyesuaikan semua. Tapi kualitas mobil tetap terjaga
-
Apa saja ciri pemilu yang demokratis? Pemilu yang demokratis adalah pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menghormati hak asasi manusia, menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat, serta mengakui kedaulatan rakyat. Pemilu yang demokratis juga harus memenuhi beberapa kriteria atau ciri-ciri tertentu, antara lain: 1. Pemilihan yang bebas, adil, dan rahasiaCiri ini berarti bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya tekanan, intimidasi, manipulasi, atau kecurangan.
-
Apa pengertian website? Pengertian website adalah lokasi pusat halaman web yang saling terhubung dan diakses dengan mengunjungi halaman rumah dari website menggunakan browser.
-
Kapan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung dimulai? Uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan dimulai besok, Jumat 15 September 2023 hingga 30 September 2023.
"Sebaiknya dilakukan audit dan review yang menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga bengkak," kata dia dalam keterangannya, Senin (11/10).
Ibas juga menuturkan, fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk penyertaan modal negara terus-menerus.
Karena itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR ini mengingatkan akan pentingnya perhitungan cost dan benefit bagi BUMN.
"Berharap agar program ini tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya bisa menjadi mangkrak," ungkap dia.
Restu Pemerintah
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan proyek kereta cepat Indonesia China diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung.
Proyek kereta cepat diketahui memerlukan dana tambahan, sehingga dana penuntasan proyek tersebut membengkak. Dalam beleid yang diundangkan dan ditandatangani Jokowi pada 6 Oktober 2021 ini, antara lain mengizinkan penambahan dana proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dari APBN.
Reporter: Putu Merta
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Risiko Pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN
Suntikan ke Proyek Kereta Cepat akan Ganggu Alokasi APBN 2022
Aturan Baru, Jokowi Izinkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN
Pemerintah Ajukan Audit BPKP Soal Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penyebab Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak
Jokowi Tugaskan PT KAI Pimpin Konsorsium BUMN Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung