DPR tentukan nasib Perppu Pilkada pekan depan
Setiap fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan terkait Perppu Pilkada.
Komisi II DPR telah menggelar rapat kerja (Raker) dengan pemerintah membahas Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang Pemda. Seluruh fraksi dan pihak pemerintah sepakat bakal menentukan nasib Perppu apakah ditolak atau diterima menjadi Undang Undang pada pekan depan.‬
‪"Hari Senin jam 14.30 WIB penyampaian sikap dari masing-masing fraksi dan pandangan mini fraksi di ruangan yang sama (Ruang Rapat Komisi II). Selasa, pengambilan keputusan di Paripurna tentang Perppu, jadinya tanggal 20 Januari," kata Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat (16/1).‬
‪Jadwal penentuan nasib dua Perppu yang diterbitkan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut adalah hasil pembicaraan lobi perwakilan 10 fraksi di Komisi II dan pihak pemerintah yang diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo. Semua fraksi yang ada di Komisi II sepakat untuk mengambil keputusan pekan depan.
‪"Ini mumpung masih ada anggota dan ada Pak Menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo). Terimakasih sudah disetujui," terang dia.
Alhasil, keputusan Pilkada langsung secara serentak atau tidak akan terkuak pada pekan depan. Apabila rapat penyampaian pandangan mini fraksi menghasilkan persetujuan terhadap Perppu Pilkada dan Perppu Pemda, dipastikan Rapat Paripurna 20 Januari mengesahkan dua Perppu yang diterbitkan SBY menjadi undang-undang.
Baca juga:
DPR & pemerintah sepakat Perppu Pilkada direvisi
Mendagri sebut Pilkada serentak tak perlu buat lembaga baru
DPR, Kemendagri dan Kemenkum HAM rapat perdana bahas Perppu Pilkada
Politikus PDIP minta Perppu Pilkada dan Pemda dibahas satu paket
Politikus PAN: Disetujui atau tidak, Perppu Pilkada tetap bermasalah
Tertunda semalam, Gerindra lanjutkan pembahasan Perppu Pilkada
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri dalam melakukan patroli siber selama Pilkada? Langkah antisipasi Polri ini pun lantas turut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.
-
Kenapa Pertamina menerapkan PADMA di DPPU? Dengan adanya digitalisasi, harapannya ada integrasi data dalam setiap proses refuelling sehingga pelayanan kepada konsumen dapat dilaksanakan lebih tepat waktu, lebih akurat, efektif dan efisien, serta turut mendukung upaya stakeholder dalam menerapkan program Smart and Digital Airport di Indonesia” jelasnya.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa harapan DPR terhadap Polri dalam menjaga kondusifitas ruang digital selama Pilkada? Politikus NasDem tersebut berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.