Gerindra Tanggapi Kritik PDIP soal Food Estate: Berpolitik dengan Rasional dan Data, Bukan Asumsi

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad meluruskan kisruh program food estate atau lumbung pangan Presiden Joko Widodo. Food estate masuk salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024.

Dasco mengatakan, food estate merupakan program pemerintah yang melakukan pengembangan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional.

"Program ini masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, dimana program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur," jelas Dasco dalam keterangannya, Minggu (20/8).

Program food estate diluncurkan pemerintah merujuk analisis pakar dan praktisi bahwa permasalahan dan tantangan ketahanan pangan adalah gangguan supply bahan pangan, ancaman krisis pangan dan pembatasan dalam lapangan produksi. Maka pemerintah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN 2020-2024, termasuk program food estate. Dasco mengatakan, Presiden Jokowi menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai salah satu lembaga untuk melaksanakan dan mengembangkan program food estate.

"Presiden Jokowi berharap, program ini bisa membuat Indonesia berdaulat tidak hanya dari sisi militer, namun juga bisa berdaulat dari sisi kemandirian pangan," ujar Dasco.

Dasco menyayangkan kritik dari beberapa kalangan terhadap program food estate. Banyak tuduhan yang dialamatkan meski tidak tersurat kepada Kementerian Pertahanan dan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan. "Tuduhan itu antara lain merugikan keuangan negara, upaya food estate ini sebagai kejahatan lingkungan, atau bahkan ada triliunan dana yang mengalir ke parpol dari program ini," jelasnya. Maka itu Dasco merasa perlu menjelaskan program ini supaya kritik terhadap food estate tidak dialamatkan kepada Prabowo dan Gerindra.

"Saya memberikan penjelasan karena saya memahami bahwa isi kritik terkait program food estate ini dialamatkan kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra," jelas Dasco.

"Sejatinya, terkait Kementerian Pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk melakukan program food estate ini guna memenuhi cadangan strategis pangan, sudah mendapatkan izin melalui kementerian KLHK untuk Kawasan Hutan Ketahanan Pangan seluas kurang lebih 6600 hektar," papar Dasco. Luas lahan itu berasal dari hutan produksi yang lama terbengkalai di Kalimantan Tengah. Saat ini baru 10 persen atau sekitar 660 hektar yang sudah dikerjakan. Tahapannya baru pembersihan lahan dan dalam proses pematangan lahan.

"Proses ini memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Proses ini agak lama karena tekstur tanah lahan yang ada harus dilakukan treatment khusus. Lahan di wilayah ini merupakan tanah berpasir yang memang tingkat kesulitannya tinggi untuk ditanami. Justru disinilah tantangannya," ujar Dasco.

Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan bahwa Prabowo melibatkan para akademisi, anak muda dan swasta untuk melakukan riset bagaimana tanah berpasir dapat dicarikan formula supaya bisa ditanami. Hal itu sedang berproses saat ini. Riset tidak menggunakan uang negara sepeser pun. "Saat ini, sudah ditemukan formula yang diperoleh dari hasil riset yang akan diimplementasikan menjadi prototipe food estate tanaman singkong. Semua proses ini dilakukan dengan tanpa memakai uang negara 1 rupiah pun. Saya ulangi tanpa memakai uang negara 1 rupiah pun," jelas Dasco.

Harapannya dengan riset itu program food estate dapat berhasil sukses sehingga tanah yang sulit ditanami menjadi lahan produktif. Dasco mengatakan, hasilnya bisa dilihat sebentar lagi.

Sayangnya, proses yang sudah dikerjakan dengan baik disalah artikan oleh pihak tertentu untuk memenuhi hasrat politik di tahun politik. Kata Dasco, orang-orang tersebut menyerang dengan isu food estate di tengah posisi Prabowo dan Gerindra mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi tercermin dari tingginya tingkat elektabilitas. "Saya memahami, di tengah baiknya posisi Pak Prabowo dan Partai Gerindra dari sisi kepercayaan publik yang tercermin dari baiknya tingkat elektabilitas, kritik tak berdasar ini dipakai untuk menurunkan kepercayaan publik kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Mereka berharap, rating Partai Gerindra dan Pak Prabowo bisa turun," jelasnya.

Dasco menyampaikan hal tersebut karena pengkritik program food estate merupakan pengurus partai politik yang punya wakilnya di DPR RI. Seharusnya mereka tanyakan itu langsung kepada badan anggaran, anggota komisi terkait kementerian pertahanan. "Apakah ada uang negara yang telah dipakai dalam program food estate ini melalui kementerian pertahanan? atau sampai sejauh mana program food estate ini dijalankan oleh kementerian pertahanan? Kenapa kritik ini disampaikan ke publik hanya berdasar asumsi?" ujar Dasco.

Ia tahu jawabannya karena pengkritik ini menginginkan Prabowo dan Gerindra kehilangan simpati publik. Menurut Dasco, kritik adalah vitamin demokrasi. Tetapi ia menyayangkan kritik dikeluarkan hanya berupa asumsi. Malah jadi pendidikan politik yang buruk. "Mari kita berpolitik dengan rasional dan berbasis pada data, guna memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat," ujarnya.