Jawaban Tegas Mahfud Saat Paslon 03 Disebut Tak Diinginkan Rakyat

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menggelar diskusi secara daring melalui akun media twitter (X) pada Senin (26/2) pagi.

Mulanya, Mahfud memberikan pemantik materi soal cara menyelesaikan kekisruhan di Pemilu 2024. Menurutnya, minimal ada 2 jalur resmi untuk selesaikan kekisruhan Pemilu 2024

Pertama, jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani. 

Kedua, jalur politik melalui angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden, termasuk impeachment, tergantung pada konfigurasi politiknya. 

Jalur hukum bisa ditempuh oleh paslon yang arenanya adalah MK. Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol yang arenanya adalah DPR.

"Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan angket. Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong," tulis Mahfud.

"Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Tetapi Mas Ganjar dan Cak Imin bisa langsung melalui dua jalur karena selain paslon mereka juga tokoh parpol. Ayo, siapa yang mau bertanya atau membantah?" sambungnya.

Cuitan dari Mahfud MD pun kemudian mendapat banyak respon dari publik. Salah satunya, merespon ajakan diskusi Mahfud ini dengan menyebut bahwa paslon 03 Ganjar-Mahfud tidak disukai oleh rakyat dengan bukti perolehan suara di Pilpres 2024.

"16% adalah nilai buruk, bahwa aktor paslon 03 tidak diinginkan rakyat banyak untuk memimpin Indonesia, menurut pandangan sendiri bahwa kita benar-benar disukai rakyat, bagian itu memang benar tapi tak sebanding dengan jumlah rakyat yang mencintai Prabowo - Gibran. Buktinya saja pemungutan suara ulang di beberapa TPS, Prabowo-Gibran tetap menang telak bahkan yang sebelumnya Ganjar-Mahfud menang sekarang malah berbalik," tulis akun @gea***

Cuitan dari akun tersebut, kemudian direspon Mahfud dengan jawaban tegas. Menurutnya, ada bentuk kecurangan tak kasat mata di kontestasi Pemilu 2024.

Sehingga, Mafhud MD menegaskan jika pemilu harus mencerminkan proses demokrasi yang bermartabat.

"Tapi kecurangan yang kasat mata yang nanti akan dibuktikan di MK tentu lebih buruk lagi, berapa pun angka masifnya. Kita bertekat bahwa demokrasi kita harus bermartabat," jawab Mahfud.