Jika dana Pilkada tak segera cair, Bareskrim bakal turun tangan

Polisi bakal menyelidiki pemerintah daerah yang tak mencairkan dana Pilkada.

Lima daerah diasumsikan belum menyelesaikan proses pencairan dana Pilkada serentak pasca pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (1/12) kemarin. Sebab dari 23 daerah yang mengadakan pertemuan dengan Mendagri, lima daerah tersebut tidak datang dan tidak diketahui perkembangan pencairan dana Pilkada-nya. Kedua puluh tiga daerah tersebut diketahui belum menuntaskan pencairan dana Pilkada serentak di bawah 50 persen.

"Itu pasca pertemuan kemarin yang sebenarnya karena faktor dia tidak datang aja ke Kemendagri. Diasumsikan masih bermasalah begitu. Kalau yang datang sudah ada progres, tapi belum clear kan bisa jadi yang belum datang itu sudah progresnya sudah ada. Jadi perlu konfirmasi kembali ke Kemendagri," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Fery Kurnia Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Rabu (2/12).

Menurut dia, jika kelima daerah tersebut belum mempunyai kejelasan terkait pencairan dana Pilkada maka Kabareskim dan Kejaksaan Agung akan turun tangan untuk menyelidiki keuangan kelima Pemda tersebut.

"Jadi ada komitmen dari pemerintah, apabila sampai tanggal 5 tidak mencairkan anggaran maka Bareskrim dan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki Pemda yang bersangkutan. Menko Polhukam nanti menginstruksikan Kabereskrim dan Kejaksaan Agung untuk selidiki itu di Pemda," kata Fery.

Adapun kelima daerah tersebut adalah Pematang Siantar, Oku Timur, Natuna, Tanjung Jabu Barat, dan Kuantan Singingi.

Baca juga:
Dana pilkada belum maksimal, KPU khawatir 13 daerah akan terhambat
Masih banyak peserta Pilkada belum serahkan laporan dana kampanye
KPU curigai lima daerah belum cairkan dana Pilkada Serentak
Ada dana Pilkada Serentak belum cair, KPU takut stafnya mogok kerja
Pemkot Tangsel ditantang jelaskan dana hibah Rp 4 triliun