Kemendagri Ingatkan KPU Agar Berkoordinasi Soal Data Perekaman e-KTP
Zudan meragukan data KPU itu, karena tidak dikoordinasikan sama sekali dengan dukcapil selaku lembaga yang berwenang mengurusi data kependudukan.
Kementerian Dalam Negeri meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkatkan koordinasi soal data penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan sebelum merilis data tersebut, KPU harusnya mencocokkan data itu dengan data dari sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Bagaimana Anies-Cak Imin menuju ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Saat itu, mereka menggunakan mobil Jeep untuk menuju ke KPU RI, Jakarta.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Kapan Anies-Cak Imin mendaftar ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
"Saya masih ragu dengan angkanya (data yang dirilis) Pak Viryan Aziz Komisioner KPU. Dulu 20 juta, minggu lalu turun 2,7 juta, minggu ini 1,7 juta. Lama-lama juga jadi habis sendiri," kata Zudan di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (13/11).
Bahkan Zudan Arif Fakrulloh mengaku geli dengan klaim KPU soal data perekaman KTP elektronik yang sering berubah dalam waktu cepat.
Dalam rilisnya mencontohkan, pada Selasa 27 Oktober 2020, Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut ada 20,7 juta pemilih Pilkada serentak 2020 yang belum merekam data KTP elektronik. Kemudian, data itu berubah jadi 2,7 juta orang pada Senin 2 November 2020.
Berikutnya, pada Kamis 12 November 2020, Komisioner Viryan menyebut masih ada 1,75 juta orang yang belum merekam e-KTP. Jumlah itu tersebar paling banyak di Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Zudan meragukan data KPU itu, karena tidak dikoordinasikan sama sekali dengan dukcapil selaku lembaga yang berwenang mengurusi data kependudukan.
Dirinya memastikan dinas dukcapil di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota bekerja keras agar seluruh warga Indonesia merekam data KTP elektronik. Bahkan, dukcapil di daerah melakukan program jemput bola mendatangi masyarakat agar perekaman data KTP elektronik berjalan dengan baik.
Dinas dukcapil di daerah, lanjut dia, ingin terus memberikan layanan yang proaktif. Namun untuk angka perekaman, tidak sampai 18 juta per bulan.
"Jadi tidak logis bila ada data dari KPU ada jumlah penduduk yang belum merekam turun drastis dari angka 20 jutaan menjadi 1,7 jutaan. Artinya dalam satu bulan ada perekaman lebih dari 18 juta penduduk. Itu hal yang mustahil dalam masa pandemi ini," ujarnya.
(mdk/lia)