Ketua KPU: PKPU tetap dijalankan kalau ada yang ingin ajukan perubahan bisa ke MA
Ketua KPU Arief Budiman menyebut PKPU yang telah diundangkan oleh Kemenkum HAM tetap menjadi dasar pendaftaran calon legislatif atau caleg. Pihaknya akan tetap menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) bila memang terdapat pihak yang mengajukan gugatan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut Peraturan KPU (PKPU) yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tetap menjadi dasar pendaftaran calon legislatif atau caleg. Pihaknya akan tetap menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) bila memang terdapat pihak yang mengajukan gugatan.
"PKPU ini tidak diubah. Jadi PKPU ini tetap dijalankan kalau memang ada yang ingin mengajukan perubahan maka bisa melakukan ke MA," kata Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (5/7).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang dipecat tidak hormat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam salinan putusan terungkap bahwa kelakukan Hasyim melecehkan CAT dengan bujuk rayu hingga terjadi hubungan badan.
-
Kapan massa menggeruduk kantor KPU Jayapura? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
Karena hal itu, pihaknya akan tetap memproses pendaftaran caleg yang telah diajukan oleh setiap parpol. Namun, bila saat proses verifikasi calon yang diajukan tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada parpol yang merekomendasikan.
"Di dalam PKPU pendaftarannya bisa diterima, semua bisa diterima sampai dengan diverifikasi. Kalau diverifikasi tidak memenuhi syarat, iya kita kembalikan kemudian diberikan kesempatan untuk mengajukan calon pengganti," ucapnya.
Arief menyebut hal tersebut senada dengan adanya proses uji materi yang diajukan ke MA. Sebab, bila MA menerima uji materi KPU akan tetap melanjutkan proses pendaftaran bakal calon legislatif.
"Jika JR memutuskan boleh dimasukan, iya kita masukan. Kalau JR ternyata membenarkan apa yang diatur dalam PKPU, tentu tidak bisa kita masukan," jelasnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ini hasil rapat konsultasi soal PKPU, bakal caleg bisa uji materi ke MA
Bamsoet nilai pakta integritas larang usung eks koruptor nyaleg bukan domain KPU
Perludem nilai PKPU No 20 Tahun 2018 jadi UU bukan karena Kemenkum HAM luluh
DPR gelar rapat konsultasi dengan KPU dan pemerintah bahas PKPU
Ini alasan Menkum HAM akhirnya teken PKPU larangan eks napi korupsi nyaleg
KPU klaim silon mampu mendeteksi caleg eks korupsi hingga kejahatan seksual anak