LIVE

Komisi I DPR tegaskan tugas BIN hanya mengintai, tolak revisi UU

BIN diperbolehkan menangkap terduga teroris asalkan koordinasi dengan polisi.

Badan Intelijen Negara

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dengan tegas menolak usulan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso yang ingin UU Intelijen direvisi. Tujuannya, BIN ingin juga ikut menangkap dan menahan pelaku terorisme, tidak hanya melaporkan adanya pergerakan terorisme ke polisi atau TNI.

Mahfudz mengatakan, sejatinya tugas Intelijen hanyalah menggali informasi terkait aksi teror dan untuk penindakan tetap hanya diberikan kepada TNI dan Polri.

"Itu sudah pernah didiskusikan panjang. Tidak perlu karena kebutuhan BIN hanya lakukan penggalian info terhadap orang yang dicurigai (teroris)," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Meski demikian, Mahfudz menilai sesungguhnya intelijen diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap pelaku terorisme, asalkan berkoordinasi dengan kepolisian. Sehingga, revisi UU Intelijen tak perlu dilakukan.

"Penangkapan diperlukan asalkan BIN berkoordinasi dengan aparat hukum," jelasnya.

Politikus PKS itu khawatir, apabila intelijen diperbolehkan melakukan penangkapan lewat UU, maka hal tersebut akan menjurus ke tindakan pro justicia.

"Penangkapan dan penahanannya ini konteksnya tindakan pro justicia, kenapa wewenangnya kepolisian karena Polisi dalam tindakan penegakkan hukum terbuka sehingga akuntabilitasnya terjaga," ujarnya.

"Tapi kan intelijen operasinya tertutup, lalu kalau tertutup diberikan kewenangan menahan dan menangkap maka akuntabilitasnya sulit diuji. Maka di UU itu diatur kalau perlu penahanan, maka intelijen perlu koordinasi dengan kepolisian," katanya menambahkan.

Baca juga:
Pimpinan Komisi I tolak usul BIN ingin ikut tangkap teroris
KaBIN anggap pemerintah terlalu lembut perlakukan terduga teroris
KaBIN minta intelijen diberi wewenang bisa tangkap teroris
KaBIN sebut sudah kasih kabar soal serangan Sarinah ke polisi
Kepala BIN sebut pelaku teror bisa ISIS atau mantan ISIS
Ditanya kecolongan ledakan Sarinah, KaBIN Sutiyoso jawab ketus
Terima surat KaBIN, Jokowi minta amnesti Din Minimi dipersiapkan

Orang lain juga bertanya?
(mdk/rnd)
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

UU Pemilu
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet Prabowo-Gibran
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024
Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?

Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

cak imin
Baleg DPR Tegaskan Sampai saat Ini Tidak Ada UU Pilkada Baru: Yang Berlaku UU Lama dan Putusan MK

Rapat paripurna ditunda untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada.

UU Pilkada
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.

UU TNI
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

uu md3
Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang

Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.

MK Ubah Syarat Pilkada
Pasal Karet di Revisi UU TNI, Panglima Singgung Operasi Militer Selain Perang

Menurut Agus, tugas TNI sudah diatur semua dan berharap masyarakat paham.

Revisi UU TNI
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Revisi UU MK
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

DPR