MKD akan panggil BURT dan Kesetjenan soal anggaran DPR 2018
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan memanggil Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesetjenan DPR terkait pengajuan anggaran DPR tahun 2018. Dasco mengaku telah memerintahkan tenaga ahli untuk mengecek rincian pengajuan anggaran DPR tahun 2018 tersebut.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan memanggil Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesetjenan DPR terkait pengajuan anggaran DPR tahun 2018. Dasco mengaku telah memerintahkan tenaga ahli untuk mengecek rincian pengajuan anggaran DPR tahun 2018 tersebut.
"Kita tanyakan boleh dong. Yang mengusulkan kan dari kesetjenan. Bukan Banggar," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).
Dasco menyebut pihaknya telah menerima laporan soal anggaran itu. MKD bisa memproses laporan tersebut tetapi bukan dijadikan perkara melainkan meminta klarifikasi BURT dan kesetjenan.
Soal rencana pembangunan Gedung baru, Dasco mengakui kondisi Gedung DPR sekarang dalam kondisi buruk. Contohnya, kasus lift Gedung Nusantara I anjlok lantaran konstruksinya miring.
Oleh karenanya, dia menilai perlu ada kajian soal pentingnya pembangunan Gedung baru DPR apakah dilanjutkan atau tidak. Politikus Gerindra ini menganggap DPR tak perlu takut mendapatkan opini buruk masyarakat bahwa pembangunan Gedung akan membuat boros keuangan negara.
"Kita harus berani mengeluarkan kajian apakah yang selama ini diributkan soal pembangunan gedung bisa diteruskan atau tidak diteruskan. Kita mau kaji," pungkasnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan kenaikan anggaran untuk tahun 2018. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun. Ini sekaligus meluruskan kabar yang menyebut BURT DPR mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.
Rincian dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan Rp 1,7 triliun diperuntukkan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Usulan anggaran tahun depan naik sekitar 25 persen dari anggaran DPR tahun ini yang mencapai Rp 4,26 triliun.
"Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210. untuk dewan 4.024.410.881 untuk dewan. untuk sekretariat Rp 1.703.897.329," kata Anton saat dihubungi, Kamis (10/8).
Dia menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,35 persen dari total APBN.
"Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," sambungnya.
Baca juga:
DPR berencana bangun apartemen di bekas Taman Ria Senayan
DPR minta kenaikan anggaran tahun depan menjadi Rp 5,7 Triliun
KPK minta pansus pakai akal sehat bedakan safe house & rumah sekap
Bertemu aktivis, Pansus angket ngaku tukar pikiran berantas korupsi
DPR targetkan Revisi Undang-Undang Konservasi selesai tahun ini
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Bagaimana massa berhasil memasuki gedung DPR? Massa akhirnya berhasil membuka pagar dan memasuki area DPR RI.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.