Nasdem gandeng 4 lembaga survei usung calon independen buat Pilkada
Digandengnya lembaga survei itu agar kredibilitas dan integritas calon independen yang akan diusung supaya tidak asal.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Enggartiasto Lukita mengatakan, lima bakal calon dari independen non-partai yang diusung Nasdem tidak akan sembarangan. Enggar menegaskan tidak ingin bakal calon yang di usung partainya menjadi calon boneka.
"Yang tidak kami lakukan adalah mendukung calon yang maju agar Pilkada bisa berlangsung atau disebut calon boneka. Kita menetapkan pasangan calon yang sungguh-sungguh, bukan yang atas permintaan atau bayaran," kata Enggar di Kantor DPP Nasdem, Jalan Gondangdia, Jakarta, Minggu (20/9).
Menurutnya, Nasdem tidak bisa dibayar dan mereka mendukung suatu calon maju dalam Pilkada tanpa ada mahar tertentu. "Kita ini politik tanpa mahar," tegas Enggar.
Ia menegaskan partainya akan bersungguh-sungguh mengusung 5 calon independen dengan melihat berbagai penilaian. Nasdem terbuka bagi calon manapun sepanjang ia memiliki kompeten, moralitas, serta memiliki rekam jejak hukum yang baik.
Enggar menambahkan dalam menilai bakal calon tersebut, partainya akan bekerjasama dengan 4 lembaga survei untuk melihat kredibilitas dan integritas calon independen yang akan diusung supaya terkesan tidak asal-asalan.
"Kami partai yang sangat terbuka dan kami mendukung berdasarkan rekam jejak mereka, moralitas dan kompetensi mereka," ujarnya
Seperti diketahui, Nasdem akan menggelar Rakernas dan Konsolidasi Pemenangan Pilkada pada 21-22 September besok di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta. Dalam acara ini para bakal calon baik dari kader partai dan independen akan mendapatkan pembekalan dan pendidikan politik untuk menjadi pejabat publik yang baik dan melayani.
Adapun narasumber yang akan memberikan pembekalan di antaranya berasal dari para ekonom, negarawan, lembaga survei, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemiluhan Umum yang akan menyampaikan mengenai mekanisme dan ketentuan Pilkada 2015. Selain itu, Nasdem juga turut mengundang pihak Mahkamah Konstitusi untuk berbicara mengenai prosedur hukum terkait pilkada.
Baca juga:
Victor: NasDem bukan olah orang jadi Tuhan, tapi membangun manusia
Surya Paloh larang anggota DPR dari NasDem terima kenaikan tunjangan
NasDem akan usung 5 calon independen dalam Pilkada 2015
Rakernas Nasdem bakal dibuka Presiden Jokowi dan ditutup Wapres JK
Besok, Nasdem gelar Rakernas galang kekuatan jelang Pilkada serentak
'DPR harus bantu pemerintah atasi krisis bukan minta tunjangan naik'
Anggota DPR mayoritas pengusaha, NasDem tolak tunjangan dinaikkan
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Mengapa Partai NasDem menyambut hangat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia? "Sejak awal-awal Indonesia Merdeka, Vatikan itu termasuk negara pertama yang memberi pengakuan. Jadi, relasi kita dengan Vatikan itu secara diplomatik kuat sekali," kata Hermawi saat jumpa pers di DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (30/8).
-
Apa yang akan dilakukan NasDem terkait keputusan Anies mengenai Pilgub Jakarta 2024? Jadi apapun keputusan Mas Anies kita support, karena beliau adalah aset politik di dalam baik Jakarta maupun nasional. Kita tunggu lah bagaimana sikap Mas Anies sendiri," pungkasnya.