Nurul Arifin risaukan pengamanan pilkada serentak

Sedikitnya jumlah kursi yang diperebutkan membuat massa terkonsentrasi sehingga memicu kerusuhan.

Tidak dimasukkannya pilkada ke dalam kerangka pemilu serentak, membuat Pansus RUU Pilkada dan pemerintah bersepakat untuk menggelar pilkada serentak pada 2020. Tetapi anggota Pansus RUU Pilkada dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin merisaukan pengamanan jika pilkada digelar bersamaan.

"Salah satu problem serius pilkada adalah pengamanan. Pilkada yang berjalan sendiri-sendiri saja sering berubah menjadi kerusuhan. Bagaimana kalau pilkada dibarengkan pelaksanaannya ya, padahal jumlah polisi terbatas," tutur Nurul.

Kerisauan Nurul tersebut disampaikan dalam diskusi buku Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Minggu (26/1), di Jakarta. Buku yang ditulis Didik Supriyanto, Khoirunnisa Agustyati, dan August Melaz ini membahas penyelenggaraan pilkada dalam kerangka pemilu serentak nasional dan daerah.

Menurut Nurul, agak sulit memasukkan pilkada serentak ke dalam kerangka pemilu serentak versi putusan MK. Sebab menurut MK, pemilu serentak itu menyatukan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pilkada tidak masuk di sana.

Oleh karena itu, Pansus RUU Pilkada dan pemerintah sementara ini bersepakat untuk menyerentakkan pilkada pada tahun 2010, atau setahun setelah pemilu serentak versi MK. "Tapi saya masih risau dengan masalah keamanannya, mengingat jumlah polisi terbatas, sementara pilkada berjalan bersamaan," katanya.

Menurut Nurul, pilkada memang lebih rawan konflik dan rusuh, karena jabatan yang diperebutkan terbatas: sepasang kursi gubernur dan sepasang kursi bupati/wali kota. "Ini berbeda dengan pemilu legislatif yang kursinya banyak, sehingga massa pendukung pecah konsentrasinya, sehingga potensi konflik kecil."

Memang sangat baik kalau pilkada dibarengkan penyelenggaraannya dengan pemilu DPRD, sementara pemilu presiden dibarengkan dengan DPR dan DPD. "Dulu, Pansus RUU Pemilu Legislatif pernah mendiskusikan soal ini. Tapi dengan putusan MK, agak sulit untuk menyelenggarakan pemilu nasional dan pemilu daerah," tuturnya.