PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat
Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan seluruh kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Sehingga, bukan langsung meminta maaf kepada rakyat jelang masa akhir jabatannya.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto di Halaman Masjid At Taufiq, depan Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8) malam.
Hasto menegaskan, berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," tegasnya.
Selain itu, Hasto mengungkapkan, cerita perwayangan banyak mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan bagi manusia. Termasuk, kondisi saat ini dikatakannya banyak orang melihat adanya ketidakadilan serta keangkaramurkaan.
Dia pun mengulas tokoh perwayangan Kumbokarno terdiam ketika bala tentara Rama menyerang negeri. Tetapi, melihat semua itu dirinya tergerak untuk melawan meski hatinya bersedih harus melawan Rama.
“Bagaimana demokrasi dikebiri, bangak yang diam, demokrasi yang seharusnya untuk rakyat diselewengkan. Banyak yang diam yang kemudian bertindak seperti sosok Kumbokarno ini. Yang tidak berbuat apa-apa ketika negerinya diserang oleh bala tentara Rama yang sebenarnya memperjuangkan kebenaran," kata Hasto.
"Maka dengan alasan patriotisme, Kumbokarno ini turun gunung kemudian berjuang melawan Rama. Tetapi hatinya menangis, berperang sambil menangis karena dia tahu bahwa Rama itu benar," sambungnya.
Hasto pun mengulas perjalanan sosok Kumbokarno yang akhirnya meninggal dunia, tetapi tidak segera masuk surga.
Lalu, Kumbokarno bertanya hidupnya tidak pernah berbuat dosa, sebab bertapa di atas puncak gunung dan tidak pernah berbuat dosa.
Pada akhirnya, kata Hasto, Kumbokarno Luntuk masuk surga harus menunggu adiknya yang bernasib sama bernama Gunawan Wibisono.
“Nah itu cerita wayang suadara-saudara sekalian, pesan moral dari Kumbokarno ini adalah karena dia bingung antara jalan kesatria dan jalan sebagai Brahmana. Sehingga akhirnya hidupnya penuh keraguan. Meskipun dia bisa melihat dengan mata hatinya mana yang benar, mana yang tidak,” ungkapnya.
“Tetapi dia tidak melakukan banyak perbuatan-perbuatan untuk membela keadilan meskipun itu harus mempertaruhkan jiwa dan raganya,” tambahnya.
Dia mengingatkan, sosok Kumbokarno ini seperti sosok Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang tetap teguh meski kantor partainya diserang pada peristiwa 27 Juli 1996 oleh rezim pemerintahan Orde Baru.
"Seperti Bu Mega, kantornya harus diserang oleh rezim otoriter," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas segala salah dan khilaf dalam menjalankan amanah sebagai Presiden RI yang diungkapkannya saat acara Dzikir dan Doa Kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/9) malam.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mengatasnamakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk memohon maaf di hadapan ribuan undangan pada acara pembuka yang memulai rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan menjelang HUT ke-79 RI tersebut.
Presiden menyadari bahwa sebagai manusia tentunya mereka berdua tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kepala Negara dan Wapres mengungkapkan bahwa keduanya tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak.
"Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, Kerajaan Langit dan Bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," kata Presiden.